Kompas.com - 21/03/2013, 13:39 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menyatakan, dirinya tidak bisa menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam posisinya saat ini. Ia menegaskan, masa jabatannya habis pada 5 Mei 2013 dan tidak dipercepat.

"Untuk ketum Demokrat, saya tidak tahu kapan penyelenggaraan KLB. Tapi prinsipnya, apakah boleh KSAD jadi ketua Demokrat?" kata Pramono di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Partai Demokrat akan menggelar kongres luar biasa (KLB) di Bali pada akhir Maret 2013 untuk memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum. Sementara itu, masa bakti Pramono, yang juga adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berakhir pada Mei 2013. Pramono mengaku ingin mengakhiri masa pensiunnya tepat waktu.

"Jadi, ketum Demokrat, mungkin tanyakan saja langsung kepada panitia atau peserta KLB. Saya tidak dalam kapasitas menjelaskan. Tapi yang pasti, kepala staf AD tidak boleh menjadi ketum Demokrat," katanya.

Seperti diketahui, menyusul berhentinya Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum Partai Demokrat, jabatan tersebut masih kosong hingga kini. Sementara itu, penyerahan berkas daftar calon sementara (DCS) untuk Pemilu 2014, khususnya untuk DPR, pada 9 April 2013 membutuhkan kehadiran ketua umum. Partai Demokrat berencana menggelar KLB untuk mencari pengganti Anas, yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 30-31 Maret 2013.

Menurut jajaran Majelis Tinggi, proses pemilihan ketua umum akan dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mengakomodasi usulan SBY. Beberapa nama yang diperkirakan bakal meramaikan bursa calon ketua umum Partai Demokrat adalah Ani Yudhoyono, Marzuki Alie, Saan Mustopa, Syarief Hassan, Hadi Utomo, Soekarwo, dan Toto Riyanto. Dari eksternal partai, muncul juga nama seperti Djoko Suyanto, Gita Wirjawan, dan Pramono Edhie Wibowo.

Salah satu yang mengusulkan Pramono adalah politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Menurut dia, Pramono Edhie adalah figur yang dapat menjadi perekat di internal Partai Demokrat untuk menghadapi Pemilu 2014. Jika ketua umum DPP Demokrat dipilih dari kader Partai Demokrat, Ruhut yakin akan tetap menimbulkan perpecahan di internal partai. Ruhut mengatakan, Pramono tak perlu diajukan sebagai calon ketua umum dalam KLB nanti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, yang diperlukan hanya membuat semua pemilik suara, yakni pemimpin Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, secara bulat meminta adik Ani Yudhoyono itu sebagai ketua umum. "Jadi, sekarang enggak perlu bicara pensiun (sebagai KSAD). Kalau aklamasi, baru bicara pensiun. Sekarang kan Pramono sudah masuk masa (persiapan) pensiun," kata Ruhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

    Nasional
    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

    Nasional
    Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

    Nasional
    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

    Nasional
    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

    Nasional
    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

    Nasional
    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

    Nasional
    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

    Nasional
    Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

    Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

    Nasional
    Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

    Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

    Nasional
    UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

    UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

    Nasional
    UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

    UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

    Nasional
    PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

    PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

    Nasional
    Antara Jokowi dan Haji Isam...

    Antara Jokowi dan Haji Isam...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.