DKI Siapkan Psikolog di Puskesmas

Jakarta, Kompas - Untuk menekan tingginya kejahatan keji, termasuk kejahatan seksual terhadap anak-anak, tak cukup sekadar menegakkan upaya hukum. Setahun terakhir, psikolog mulai disiagakan di puskesmas di Jakarta untuk memperluas layanan praktik kejiwaan masyarakat.

Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi Indonesia (IPK-Himpsi) Perwakilan Jakarta Kasandra Putranto, Rabu (20/3), menegaskan, perilaku menyimpang, pengabaian norma moral dan etika, gangguan jiwa, serta kejahatan keji mengindikasikan tingginya tingkat ketidaksehatan jiwa masyarakat.

”Diperlukan peran psikolog yang didukung semua pihak, termasuk politisi, pelaku ekonomi, praktisi hukum, termasuk pemerintah dan polisi, agar masalah ini dapat ditekan dari hulunya,” kata Kasandra.

Puskesmas menjadi pintu masuk utama yang mendekatkan psikolog kepada masyarakat. ”Kita perlu menyentuh langsung masyarakat, tak cuma berbicara di media. Puskesmas pengantar bagi komunitas kesehatan jiwa ini untuk terjun ke komunitas-komunitas warga dan melakukan pendampingan,” kata pengamat kesehatan jiwa dan psikososial, Pandu Setiawan.

Target 44 puskesmas

Saat ini sudah ada psikolog dan mahasiswa psikologi dari delapan universitas, yaitu Pancasila, Atma Jaya, Persada Indonesia YAI, Universitas Kristen Krida Wacana, Universitas Negeri Jakarta, Yarsi, Tarumanegara, dan Pelita Harapan, yang melayani masyarakat di 13 dari 44 puskesmas kecamatan di Jakarta.

Puskesmas-puskesmas tersebut ada di Cilandak, Setiabudi, Mampang, Pancoran, Matraman, Tebet, Kebon Jeruk, Taman Sari, Grogol Petamburan, Cempaka Putih, Cengkareng, dan Kali Deres.

Kemarin, IPK-Himpsi bersama perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sepakat memperbarui kesepakatan dan meningkatkan layanan psikolog di puskesmas yang terangkum dalam program Jakarta Sehat Jiwa. Ditargetkan pada tahun ini ke-44 kecamatan di Jakarta itu dilengkapi psikolog.

”Di kawasan yang padat dan kumuh yang selama ini cukup banyak terjadi kejahatan, seperti kejahatan seksual, justru belum ada psikolognya. Ini yang harus ditambah,” kata Kepala Biro Sosial Pemprov DKI Jakarta Supeno.

Menurut Supeno, ada anggaran Rp 1,2 triliun untuk program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jakarta Sehat Jiwa selaras dengan semangat KJS yang berupaya menjamin setiap warga miskin dapat mengakses kesehatan layak secara gratis.

”Fasilitas puskesmas sudah ada dan cukup baik. Selalu ada tempat jika psikolog mau membantu,” kata Supeno.

Rasa aman amat mahal

Kepala Bagian Psikologi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Arif Nurcahyo mengatakan, kriminalitas adalah dampak masalah sosial yang kompleks. Kejahatan terjadi di tempat-tempat yang selalu dianggap aman, seperti di rumah. Rasa aman jadi amat mahal. Siapa pun berpeluang menjadi pelaku ataupun korban.

”Keberadaan psikolog di puskesmas diharapkan nantinya bisa menjadi emergency call agar bisa lebih cepat tertangani. Kami di kepolisian ada unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) meskipun hanya ada di tingkat polres. Ke depan, Unit PPA, Babinkamtibmas, dan puskesmas akan ditingkatkan kerja samanya sehingga bisa saling isi untuk kampanye hidup sehat jiwa ke masyarakat,” ujarnya.

Supeno menambahkan, Pemprov DKI Jakarta kini juga mengembangkan program Tetangga Peduli Tetangga yang sudah dimulai di Rawa Bebek, Jakarta Timur.

”Keluarga dan lingkungan di sekitar tempat tinggal adalah benteng utama mencegah kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual terhadap anak, dan lainnya. Jadi, mulai dibimbing agar ada saling peduli, berani menegur, dan bekerja sama dalam bertetangga,” katanya. (NEL)