DKI Siapkan Psikolog di Puskesmas

Kompas.com - 21/03/2013, 03:20 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Untuk menekan tingginya kejahatan keji, termasuk kejahatan seksual terhadap anak-anak, tak cukup sekadar menegakkan upaya hukum. Setahun terakhir, psikolog mulai disiagakan di puskesmas di Jakarta untuk memperluas layanan praktik kejiwaan masyarakat.

Ketua Ikatan Psikologi Klinis Himpunan Psikologi Indonesia (IPK-Himpsi) Perwakilan Jakarta Kasandra Putranto, Rabu (20/3), menegaskan, perilaku menyimpang, pengabaian norma moral dan etika, gangguan jiwa, serta kejahatan keji mengindikasikan tingginya tingkat ketidaksehatan jiwa masyarakat.

”Diperlukan peran psikolog yang didukung semua pihak, termasuk politisi, pelaku ekonomi, praktisi hukum, termasuk pemerintah dan polisi, agar masalah ini dapat ditekan dari hulunya,” kata Kasandra.

Puskesmas menjadi pintu masuk utama yang mendekatkan psikolog kepada masyarakat. ”Kita perlu menyentuh langsung masyarakat, tak cuma berbicara di media. Puskesmas pengantar bagi komunitas kesehatan jiwa ini untuk terjun ke komunitas-komunitas warga dan melakukan pendampingan,” kata pengamat kesehatan jiwa dan psikososial, Pandu Setiawan.

Target 44 puskesmas

Saat ini sudah ada psikolog dan mahasiswa psikologi dari delapan universitas, yaitu Pancasila, Atma Jaya, Persada Indonesia YAI, Universitas Kristen Krida Wacana, Universitas Negeri Jakarta, Yarsi, Tarumanegara, dan Pelita Harapan, yang melayani masyarakat di 13 dari 44 puskesmas kecamatan di Jakarta.

Puskesmas-puskesmas tersebut ada di Cilandak, Setiabudi, Mampang, Pancoran, Matraman, Tebet, Kebon Jeruk, Taman Sari, Grogol Petamburan, Cempaka Putih, Cengkareng, dan Kali Deres.

Kemarin, IPK-Himpsi bersama perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya sepakat memperbarui kesepakatan dan meningkatkan layanan psikolog di puskesmas yang terangkum dalam program Jakarta Sehat Jiwa. Ditargetkan pada tahun ini ke-44 kecamatan di Jakarta itu dilengkapi psikolog.

”Di kawasan yang padat dan kumuh yang selama ini cukup banyak terjadi kejahatan, seperti kejahatan seksual, justru belum ada psikolognya. Ini yang harus ditambah,” kata Kepala Biro Sosial Pemprov DKI Jakarta Supeno.

Menurut Supeno, ada anggaran Rp 1,2 triliun untuk program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jakarta Sehat Jiwa selaras dengan semangat KJS yang berupaya menjamin setiap warga miskin dapat mengakses kesehatan layak secara gratis.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.