Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jhonny Allen Anggap Wajar Arahan Jelang KLB Demokrat

Kompas.com - 21/03/2013, 03:18 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonny Allen menganggap pesan singkat yang disebarkan Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik ke pengurus-pengurus daerah adalah hal yang wajar. Jhonny melihat itu sebagai bentuk komunikasi dua arah dalam mempersiapkan Kongres Luar Biasa.

"Namanya komunikasi dua arah dari Majelis Tinggi sebagai orangtua sementara daerah sebagai adik-adik. Itu biasa saja, tidak ada masalah," kata Jhonny di kompleks Parlemen, Rabu (20/3/2013).

Jhonny menjelaskan bahwa pesan singkat itu juga sebagai upaya menghimpun saran dari para pengurus daerah. "Masukannya dari daerah agar calon ketua umum fokus untuk pileg, untuk capres dan cawapres jangan dulu lah," katanya.

Jhonny juga membantah pesan singkat yang disampaikan Jero itu adalah sebagai salah satu bentuk instruksi untuk mendukung salah satu kandidat tertentu.

"Enggak ada. Dukungan itu dalam konteks KLB supaya musyawarah mufakat karena waktu pendek," ucap Jhonny.

Menjelang perhelatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, suasana di internal partai itu kian memanas. Pada hari ini, Rabu (20/3/2013), sebuah pesan singkat disebarkan kepada para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mengatasnamakan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Berikut isi pesan singkat itu:

Kpd yth. Ketua DPD PD DKI Jakarta, Jabar, Jateng, D.I. Yogyakarta, Jatim, Banten, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat....Mohon bantuan dan kerjasamanya untuk segera mengirimkan SURAT PERNYATAAN PARA KETUA DPD & DPC MASING2 PROVINSI (yang sudah ditandatangani), sesuai dgn arahan Ketua Majelis Tinggi PD, melalui Sekretaris Majelis Tinggi PD (Bpk. Jero Wacik), adapun Surat Pernyataan tsb dapat dikirimkan melalui fax : 021-5221934, atau e-mail : ajudanmenteri@gmail.com. Demikian, tks bnyk atas perhatian dan bantuannya, salam.

Terkait pesan singkat ini, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik membenarkan dirinya menyebarkan pesan singkat itu. "Hanya membuat tertulis apa yang sudah disampaikan ketua-ketua DPD secara lisan kepada Majelis Tinggi waktu di Cikeas. Dulu lisan, dibuat tertulis, itu saja," ujar Jero.

Instruksi ke daerah

Sementara itu, Ketua DPC Banggai Ever Kuganda mengaku pihaknya belum menerima pesan singkat dari Majelis Tinggi itu. Namun, Ever mengakui setiap DPC di Sulawesi Tengah sempat dikirimkan faksimil tentang pernyataan sikap. Di dalam faksimil itu, ada tiga instruksi Majelis Tinggi kepada pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat. Ketiga instruksi itu yakni sepakat menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) sesegera mungkin, menyepakati siapa pun calon yang ditetapkan Majelis Tinggi, dan tidak boleh merangkap jabatan.

"Jadi seakan-akan syarat-syarat itu atas kesadaran kita sendiri. Seakan-akan ini usulan kami. Padahal itu muncul dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat), bukan dari kami," kata Ever.

Atas permintaan Majelis Tinggi itu, Ever mengaku tidak ikut menandatangani. Menurutnya, DPC Demokrat Banggai hanya menyetujui dua hal ,yakni terselenggaranya KLB dan menyetujui nama-nama dari Majelis Tinggi.

"Namun, kami tambahkan untuk tidak menutup kemungkinan kader eksternal di poin ketiga kami," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Nasional
    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Nasional
    TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

    TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Nasional
    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com