Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bingung Mencari Ketua Umum

Kompas.com - 20/03/2013, 10:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat terlihat bingung dengan apa yang akan mereka lakukan untuk memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum yang berhenti setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Kebingungan terlihat dari berubah-ubahnya syarat calon ketua umum yang mereka kemukakan.

Berubah-ubahnya syarat calon Ketua Umum Partai Demokrat terekam dari pernyataan beberapa elite Demokrat. Setelah disebut salah satu syarat calon ketua umum adalah tidak boleh rangkap jabatan, kini kriteria itu dikatakan tidak ada.

”Semua orang punya jabatan. Anggota DPR juga punya jabatan. Kami tidak terlalu fokus soal rangkap jabatan,” ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, Selasa (19/3), di Istana Merdeka, Jakarta.

Jero adalah elite Demokrat yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namanya belakangan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat ketua umum setelah isu syarat rangkap jabatan tidak diwacanakan lagi.

Jero yang pertama mewacanakan agar Anas mundur setelah pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono soal merosotnya elektabilitas Demokrat di Mekkah, Arab Saudi, mengemukakan, syarat utama calon ketua umum adalah tidak maju sebagai calon presiden 2014.

Selama ini dipatuhi

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok, menyatakan, alasan di balik tidak boleh rangkap jabatan adalah agar fokus mengurus partai. Kalau yang dipilih adalah pejabat, jabatannya harus dilepas agar efektif mengurus partai.

Saat ini, menurut Mubarok, merupakan saat bagi masuknya aspirasi sebelum kongres luar biasa (KLB) di Bali, akhir Maret. KLB akan dipakai sebagai kesempatan mengesahkan ketua umum yang sudah dipilih Yudhoyono. ”Selama ini, apa yang dikatakan SBY dipatuhi,” ujar Mubarok.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Adjeng Ratna Suminar, menyebutkan, Yudhoyono dan anggota keluarganya tidak akan maju sebagai ketua umum dalam KLB. Menurut Adjeng, Yudhoyono menginginkan ketua umum adalah sosok yang bisa mempersatukan dan menghilangkan faksi-faksi. ”Calon ketua umum partai dari tokoh senior partai. Kalau bisa ketua umum dari dalam. SBY akan mencari yang bagus,” katanya di Jakarta.

Adjeng berharap calon ketua umum berasal dari kader yang saat ini menjadi pembantu Yudhoyono di kabinet. Di Kabinet Indonesia Bersatu II ada lima kader Demokrat yang menjadi menteri. Mereka adalah Jero Wacik, Syarifuddin Hasan (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), EE Mangindaan (Menteri Perhubungan), Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM), serta Roy Suryo (Menteri Pemuda dan Olahraga).

Jero dan Mubarok mengatakan, saat ini hampir semua pengurus daerah Demokrat sepakat akan menyetujui calon ketua umum yang diajukan Yudhoyono. (ATO/NWO/INU)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

    Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

    Nasional
    Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

    Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

    Nasional
    KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

    KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

    Nasional
    KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

    KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

    Nasional
    Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

    Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

    Nasional
    Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

    Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

    Nasional
    Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

    Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

    Nasional
    Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

    Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

    Nasional
    Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

    Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

    Nasional
    Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

    Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

    Nasional
    Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

    Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

    Nasional
    Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

    Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

    Nasional
    Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

    Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

    Nasional
    Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

    Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com