Kompas.com - 20/03/2013, 10:32 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat terlihat bingung dengan apa yang akan mereka lakukan untuk memilih ketua umum pengganti Anas Urbaningrum yang berhenti setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Kebingungan terlihat dari berubah-ubahnya syarat calon ketua umum yang mereka kemukakan.

Berubah-ubahnya syarat calon Ketua Umum Partai Demokrat terekam dari pernyataan beberapa elite Demokrat. Setelah disebut salah satu syarat calon ketua umum adalah tidak boleh rangkap jabatan, kini kriteria itu dikatakan tidak ada.

”Semua orang punya jabatan. Anggota DPR juga punya jabatan. Kami tidak terlalu fokus soal rangkap jabatan,” ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik, Selasa (19/3), di Istana Merdeka, Jakarta.

Jero adalah elite Demokrat yang kini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namanya belakangan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat ketua umum setelah isu syarat rangkap jabatan tidak diwacanakan lagi.

Jero yang pertama mewacanakan agar Anas mundur setelah pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono soal merosotnya elektabilitas Demokrat di Mekkah, Arab Saudi, mengemukakan, syarat utama calon ketua umum adalah tidak maju sebagai calon presiden 2014.

Selama ini dipatuhi

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Achmad Mubarok, menyatakan, alasan di balik tidak boleh rangkap jabatan adalah agar fokus mengurus partai. Kalau yang dipilih adalah pejabat, jabatannya harus dilepas agar efektif mengurus partai.

Saat ini, menurut Mubarok, merupakan saat bagi masuknya aspirasi sebelum kongres luar biasa (KLB) di Bali, akhir Maret. KLB akan dipakai sebagai kesempatan mengesahkan ketua umum yang sudah dipilih Yudhoyono. ”Selama ini, apa yang dikatakan SBY dipatuhi,” ujar Mubarok.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Adjeng Ratna Suminar, menyebutkan, Yudhoyono dan anggota keluarganya tidak akan maju sebagai ketua umum dalam KLB. Menurut Adjeng, Yudhoyono menginginkan ketua umum adalah sosok yang bisa mempersatukan dan menghilangkan faksi-faksi. ”Calon ketua umum partai dari tokoh senior partai. Kalau bisa ketua umum dari dalam. SBY akan mencari yang bagus,” katanya di Jakarta.

Adjeng berharap calon ketua umum berasal dari kader yang saat ini menjadi pembantu Yudhoyono di kabinet. Di Kabinet Indonesia Bersatu II ada lima kader Demokrat yang menjadi menteri. Mereka adalah Jero Wacik, Syarifuddin Hasan (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), EE Mangindaan (Menteri Perhubungan), Amir Syamsuddin (Menteri Hukum dan HAM), serta Roy Suryo (Menteri Pemuda dan Olahraga).

Jero dan Mubarok mengatakan, saat ini hampir semua pengurus daerah Demokrat sepakat akan menyetujui calon ketua umum yang diajukan Yudhoyono. (ATO/NWO/INU)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Nasional
    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Nasional
    Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Nasional
    Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

    Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

    Nasional
    UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

    UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

    Nasional
    Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

    Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

    Nasional
    Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

    Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

    Nasional
    Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

    Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

    UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

    Nasional
    Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

    Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

    Nasional
    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.