Kompas.com - 20/03/2013, 02:07 WIB
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 20 anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum mengembalikan formulir pencalonan sebagai anggota legislatif. Padahal, tenggat waktu penyusunan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) kurang dari satu bulan lagi.

"Ya, memang ada beberapa yang belum kembalikan formulir. Jumlahnya tidak banyak, paling hanya sekitar 20-an," ujar Ketua Satgas Penyeleksian Caleg DPR dari Partai Demokrat Agus Hermanto di kompleks Parlemen, Selasa (19/3/2013).

Agus menuturkan, dalam waktu kurang dari satu bulan ini diharapkan seluruh formulir sudah bisa dikumpulkan kepada Satgas hingga 9 April.

"Kalau ternyata pada tanggal 9 April dia tidak menyerahkan, tandanya tidak akan dicalonkan lagi," ucap Agus.

Ketua Komisi X DPR itu menyadari dari beberapa anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat memang ada yang berniat tidak mencalonkan diri lagi sebagai anggota dewan.

"Jumlahnya bisa sekitar 10 orang. Namun, untuk pastinya, kami harus menunggu sampai bulan depan. Semoga saja bisa terkumpul semua," ucap Agus.

Saat ini, Partai Demokrat tengah menyusun DCS yang wajib diberikan ke KPU pada tanggal 9 April 2013. Seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat diprioritaskan maju kembali dalam Pileg 2014.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Partai Demokrat juga membuka kesempatan bagi para calon eksternal yang ingin menjadi caleg dari Partai Demokrat. Agus mengaku optismistis DCS bisa selesai sebelum 9 April.

DCS itu, lanjutnya, juga sudah akan langsung ditandatangani ketua umum baru yang akan dipilih dalam Kongres Luar Biasa pada akhir Maret di Bali. Ketua umum baru, disebut Agus, tidak berwenang mengganti DCS yang sudah disusun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X