Eksekusi Terpidana Mati Lain Tunggu Waktu Tepat

Kompas.com - 19/03/2013, 20:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan eksekusi terhadap para terpidana mati lainnya selain Adami Wilson (42) warga negara Nigeria sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Hanya saja, hingga saat ini belum ada kepastian waktu eksekusi tersebut.

"Nanti kita lihat waktunya yang memungkinkan untuk itu," kata Basrief di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2013), ketika ditanya eksekusi terhadap para terpidana mati lainnya.

Sebelumnya, berdasarkan catatan akhir tahun 2012 Kejaksaan Agung, ada 51 terpidana mati kasus narkotika. Eksekusi belum bisa dilakukan lantaran masih menunggu upaya hukum lain seperti banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Selain itu, mereka masih bisa meminta grasi kepada Presiden.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, pemerintah menghormati kritikan para aktivis HAM terkait eksekusi Adami. Menurut Amir, kemungkinan eksekusi dilakukan lantaran yang bersangkutan mengulangi perbuatannya ketika mendekam di lembaga permasyarakatan.


"Kita tahu betapa derasnya narkotika masuk ke Indonesia akhir-akhir ini. Saya menduga Kejaksaan merespon itu. Memang ada pihak yang memprotes, tapi sebagian besar masyarakat kita merasa perlu ada sikap tegas di dalam hadapi situasi seperti ini," kata Amir.

Seperti diberitakan, Kejaksaan telah mengeksekusi mati Adami yang ditangkap pada 2003 atas kasus narkotika. Ia sempat menjalani kurungan di Lapas Tangerang, Banten, kemudian dipindah ke Nusakambangan, Jawa Tengah. Sebelum dieksekusi, Adami telah mendekam di penjara selama 10 tahun.

Dalam masa tahanan itu, Adami disebut menjalani bisnis sabu seberat 8,7 kilogram senilai Rp 17,4 miliar dengan menugaskan kurirnya. Ia kembali ditangkap BNN pada September 2012 lalu saat sedang menjalani perawatan di RSUD Cilacap.

Eksekusi itu kemudian dikecam oleh para aktivisi hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati (HATI). Mereka menilai eksekusi mati itu melanggar HAM dan menjadi langkah mundur bagi kebijakan HAM di Indonesia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorHindra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X