Kompas.com - 19/03/2013, 17:37 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa empat buah kardus barang bukti dari ruangan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto di lantai 12, Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2013). Penyidik melakukan penggeledahan selama enam jam di ruangan 1221 milik Setya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sebanyak enam orang penyidik keluar dari ruang Setya Novanto pada pukul 16.43 WIB. Mereka dikawal belasan aparat kepolisian lantaran membawa sejumlah barang bukti. Setidaknya ada tiga buah kardus coklat, 1 buah kardus printer, dan beberapa dokumen yang disita dari ruangan Setya. Setya, yang mendampingi tim penyidik KPK melakukan penggeledahan, hingga kini belum keluar dari ruangannya.

Sebelumnya, penyidik juga menggeledah ruangan anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir. Dari ruangan Kahar, penyidik membawa tiga buah kardus coklat yang berisi kumpulan barang bukti.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penggeledahan dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal.

"Terkait dengan kasus PON Riau dengan tersangka RZ (Rusli Zainal), penyidik melakukan penggeledahan di beberapa empat, ruang ketua fraksi Setya Novanto dan di ruangan anggota fraksi Kahar Muzakir," kata Johan di Jakarta. Menurutnya, KPK menurunkan tim penyidik ke sejumlah lokasi penggeledahan sejak pukul 10.30 WIB. Penggeledahan di ruangan Setya dan Kahar ini dilakukan karena KPK menduga ada jejak-jejak tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Rusli di dua tempat tersebut.

"Penggeledahan dilakukan karena diduga ada jejak-jejak, misalnya di sana ada pertemuan," ujarnya. Namun, Johan tidak mengungkapkan lebih jauh mengenai pertemuan yang disebutkannya itu. Sebelumnya, Setya dan Kahar pernah diperiksa KPK sebagai saksi PON Riau dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau Lukman Abbas.

Pertemuan di ruangan Setya

Dugaan keterlibatan Setya dan Kahar dalam kasus PON Riau ini terungkap melalui kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu. Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar.

Lebih jauh Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar. Untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS.

Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada Kahar. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar.

Setya akui pertemuan

Beberapa waktu yang lalu, Setya membenarkan adanya pertemuan di ruangannya di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR. Namun, menurut Setya, pertemuan itu bukan membicarakan masalah PON, melainkan acara di DPP Partai Golkar.

Setya juga membantah dirinya pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau. Setya juga membantah pernah menyuruh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun. Bantahan yang sama juga pernah disampaikan Kahar. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, dia, melalui pengacara Partai Golkar, Rudi Alfonso, membantah membantu mengupayakan penambahan anggaran PON Riau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

    Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

    Nasional
    Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

    Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

    Nasional
    Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

    Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

    Nasional
    Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

    Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

    Nasional
    ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

    ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

    Nasional
    Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

    Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

    Nasional
    Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

    Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

    Nasional
    V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

    V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

    Nasional
    Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

    Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

    Nasional
    KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

    KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

    Nasional
    Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

    Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

    Nasional
    Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

    Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

    Nasional
    Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

    Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

    Nasional
    Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Nasional
    PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.