KPK Geledah Ruang Setya Novanto dan Kahar

Kompas.com - 19/03/2013, 13:25 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2013). Ruangan yang digeledah adalah milik Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga Bendahara Umum Partai Golkar serta anggota Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi mengenai Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal. "Terkait dengan kasus PON Riau dengan tersangka RZ (Rusli Zainal), penyidik melakukan penggeledahan di beberapa tempat, ruang Ketua Fraksi Setya Novanto dan di ruangan anggota fraksi, Kahar Muzakir," kata Johan di Jakarta.

Menurutnya, KPK menurunkan tim penyidik ke sejumlah lokasi penggeledahan sejak pukul 10.30 WIB. Penggeledahan di ruangan Setya dan Kahar ini dilakukan karena KPK menduga ada jejak-jejak tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Rusli di dua tempat tersebut. "Penggeledahan dilakukan karena diduga ada jejak-jejak, misalnya di sana ada pertemuan," ujarnya.

Namun, Johan tidak mengungkapkan lebih jauh mengenai pertemuan yang disebutkannya itu. Sebelumnya, Setya dan Kahar pernah diperiksa KPK sebagai saksi PON Riau dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Riau, Lukman Abbas.

Pertemuan di ruangan Setya

Dugaan keterlibatan Setya dan Kahar dalam kasus PON Riau ini terungkap melalui kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu. Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar.

Lebih jauh Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar. Untuk memuluskan langkah itu harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS.

Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada Kahar. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen, dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar.

Setya Akui Pertemuan

Beberapa waktu yang lalu, Setya membenarkan adanya pertemuan di ruangannya di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR. Namun, menurut Setya, pertemuan itu bukan membicarakan masalah PON, tetapi acara di DPP Partai Golkar.

Setya juga membantah dirinya pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau. Setya juga membantah pernah menyuruh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun. Bantahan yang sama juga pernah disampaikan Kahar. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, dia melalui pengacara Partai Golkar, Rudi Alfonso, membantah bantu mengupayakan penambahan anggaran PON Riau.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menlu Retno: Multilateralisme Jalan Terbaik Atasi Tantangan Global

    Menlu Retno: Multilateralisme Jalan Terbaik Atasi Tantangan Global

    Nasional
    Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS, dan India

    Presiden Jokowi Bandingkan Kondisi Pandemi di RI, AS, dan India

    Nasional
    'Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan'

    "Tidak Boleh Manfaatkan Kondisi untuk Jatuhkan Pemerintahan"

    Nasional
    Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

    Menlu: Tiap Orang Berhak Dapat Kesempatan Memenangkan Pertempuran Lawan Covid-19

    Nasional
    Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infak dan Sedekah

    Jokowi Ajak Umat Islam Berbagi Saat Pandemi: Perbanyak Infak dan Sedekah

    Nasional
    Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

    Alasan DPR dan Pemerintah Cabut Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

    Jokowi: Persoalan Covid-19 Terlalu Besar jika Pemerintah Sendirian

    Nasional
    Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

    Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

    Nasional
    Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

    Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

    Nasional
    UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

    UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

    Nasional
    Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

    Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

    Nasional
    Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

    Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

    Nasional
    Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

    Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

    Nasional
    PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

    PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X