Kompas.com - 18/03/2013, 17:15 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkotika Adami Wilson (42) warga negara Nigeria oleh Kejaksaan RI dinilai sudah sesuai dengan hukum, rasa keadilan masyarakat, dan kepentingan nasional Indonesia.

Hal itu dikatakan anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Basarah ketika dihubungi, Senin (18/3/2013).

Basarah mengatakan, eksekusi Adami layak dilakukan lantaran dia tetap saja menjalankan bisnis narkoba di dalam penjara. Dengan demikian, kata dia, Adami memang gembong narkoba yang berbahaya. Berbeda jika terpidana mati berubah sikap selama di dalam lembaga permasyarakatan.

"Bagi terpidana mati yang dalam masa penahanannya menunjukkan perilaku baik, menyesal, dan tidak mengulangi perbuatannya, saya setuju jika hukuman matinya menjadi seumur hidup," kata Basarah.

Basarah tidak sependapat dengan pandangan bahwa hukuman mati Adami melanggar hak asasi manusia (HAM). Penegakan HAM di Indonesia, kata dia, tidak boleh mengalahkan kepentingan nasional untuk melindungi rakyat dari ancaman dan bahaya peredaran narkoba.

"Negara kita bukan penganut HAM universal yang segala kebebasan diperbolehkan tanpa memperhatikan kepentingan nasional. Kita juga harus waspada dan selektif terhadap pemikiran-pemikiran penegakan HAM yang didalamnya mengandung perlindungan terhadap kepentingan kapitalisme internasional, termasuk di dalamnya kapitalisme narkoba dunia," kata dia.

Basarah juga berpendapat, hukuman mati perlu tetap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selanjutnya. RUU KUHP akan dibahas di Komisi III DPR. Jika tidak diatur, kata dia, dikhawatirkan nantinya akan semakin meningkatkan tindakan kriminal keji seperti pembunuhan.

"Nanti lama-lama orang Indonesia tidak segan-segan untuk saling membunuh, apalagi jika alasannya adalah agama. Saya sepakat pada konteks vonis maupun pelaksanaan eksekusi matinya kita harus selektif," kata Wakil Sekjen DPP PDIP itu.

Ketika ditanya anggapan eksekusi mati Adami itu akan mempersulit pemerintah Indonesia dalam membela warga negara Indonesia (WNI) yang divonis mati di luar negeri, Basarah mengatakan, tidak bisa dikaitkan antara kasus di dalam negeri dengan tindakan WNI di luar negeri.

"Menurut saya beda kasusnya. Terhadap WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, kita wajib membelanya. Tapi jangan di-barter dengan sanksi hukuman mati para gembong narkoba yang beroperasi di Indonesia," pungkas dia.

Seperti diberitakan, Kejaksaan telah mengeksekusi mati Adami yang ditangkap pada 2003 atas kasus narkotika. Ia sempat menjalani kurungan di Lapas Tangerang, Banten, kemudian dipindah ke Nusakambangan, Jawa Tengah. Sebelum dieksekusi, Adami telah mendekam di penjara selama 10 tahun.

Dalam masa tahanan itu, Adami disebut menjalani bisnis sabu seberat 8,7 kilogram senilai Rp 17,4 miliar dengan menugaskan kurirnya. Ia kembali ditangkap BNN pada September 2012 lalu saat sedang menjalani perawatan di RSUD Cilacap.

Eksekusi itu kemudian dikecam oleh para aktivisi hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menghapus Hukuman Mati (HATI). Mereka menilai eksekusi mati itu melanggar HAM dan menjadi langkah mundur bagi kebijakan HAM di Indonesia. Mereka juga menyinggung banyaknya WNI yang divonis mati di luar negeri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Main di Film Pendek, Moeldoko Perankan Sosok Petani

Main di Film Pendek, Moeldoko Perankan Sosok Petani

Nasional
KSP: Ironis Pejabat Tak Beri Contoh Menghormati Proses Hukum

KSP: Ironis Pejabat Tak Beri Contoh Menghormati Proses Hukum

Nasional
UPDATE 27 September 2022: Bertambah 1.976, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.425.849

UPDATE 27 September 2022: Bertambah 1.976, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.425.849

Nasional
Amnesty International: Merujuk Rekomendasi Komnas HAM, Kasus Brigadir J adalah Pelanggaran HAM Berat

Amnesty International: Merujuk Rekomendasi Komnas HAM, Kasus Brigadir J adalah Pelanggaran HAM Berat

Nasional
BPOM Tak Awasi Minuman Esteh Indonesia, Sebut Wewenang Dinas Kesehatan

BPOM Tak Awasi Minuman Esteh Indonesia, Sebut Wewenang Dinas Kesehatan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Penyidikan terhadap Lukas Tak Akan Setop meski Ada Banyak Tambang Emas

Wakil Ketua KPK: Penyidikan terhadap Lukas Tak Akan Setop meski Ada Banyak Tambang Emas

Nasional
Sekjen PKS Sebut Alasan Digeser dari Ketua MKD DPR Hanya Rotasi Biasa

Sekjen PKS Sebut Alasan Digeser dari Ketua MKD DPR Hanya Rotasi Biasa

Nasional
Amnesty Internasional: Sidang Etik Kasus Brigadir J Harus Dialihkan Ke Persidangan Pidana

Amnesty Internasional: Sidang Etik Kasus Brigadir J Harus Dialihkan Ke Persidangan Pidana

Nasional
Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Nasional
Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.