Marzuki: SBY Tak Akan Calonkan Ibas atau Ani Yudhoyono

Kompas.com - 15/03/2013, 14:01 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie meyakini, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mencalonkan anggota keluarganya baik putranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) atau pun istrinya, Ani Yudhoyono, sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Marzuki, hal ini  pernah disampaikan oleh SBY sendiri. 

"SBY menyatakan bahwa Ketum bukan dari keluarga, tidak Ibas juga tidak Ibu Ani," ujar Marzuki, dalam pernyataan persnya kepada wartawan, Jumat (15/3/2013).

Pernyataan Marzuki ini menanggapi penilaian pengamat bahwa sejumlah syarat yang diutarakan sejumlah elit Demokrat untuk "mengamankan" para "jagoannya". Marzuki menambahkan, SBY juga sempat mengutarakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat tidak mungkin orang yang baru menjadi kader.

"Ketum harus kader, saya (SBY) punya etika tidak mungkin non kader yang baru memakai jaket biru langsung memimpin Partai Demokrat," kata Marzuki, menirukan ucapan SBY.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Suaidi Marasabessy juga mengutarakan hal serupa. SBY, kata Suaidi, mengatakan bahwa jabatan tertinggi istrinya adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

"Pak SBY bahkan mengatakan di hadapan kami bahwa Bu Ani karir tertingginya adalah wakil Ketua Umum Partai Demokrat pada era Pak Subur. SBY sudah memastikan kalau tidak ada keluarganya baik istri atau pun anaknya yang dikondisikan menjadi pemimpin partai," katanya.

Sebelumnya, saat mengumpulkan para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat beberapa waktu lalu, muncul wacana dukungan terhadap tiga anggota keluarga SBY yakni Ani Yudhoyono (istri), Pramono Edhie (kakak ipar), dan Edhie Baskoro Yudhoyono (anak).

"Ada pemikiran saat itu Bu Ani, Mas Ibas, Marzuki, dan Pramono Edhie," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara Muhammad Endang, saat dihubungi, Senin (11/3/2013).

Namun, Endang tak menjelaskan secara pasti siapa yang pertama kali mengemukakan nama-nama itu. Menurut Endang, obrolan tentang kandidat calon Ketua Umum Partai Demokrat dalam rapat itu mengalir begitu saja. Meski demikian, lanjut Endang, mayoritas DPD yang hadir lebih menginginkan agar SBY kembali memimpin partai Demokrat.

"Mayoritas minta pak SBY yang memimpin Partai Demokrat sampai 2015," katanya.

Menurut Endang, sosok SBY sangat diperlukan Partai Demokrat dalam situasi sulit seperti ini. SBY, diyakininya, mampu membawa kembali kesolidan partai. Ia pun berharap siapa pun calon yang terpilih nantinya bisa didukung semua kader Demokrat.

Seperti diberitakan, posisi Ketua Umum Demokrat kosong setelah Anas Urbaningrum menyatakan mundur dari jabatannya. Rencananya, KLB akan dilakukan pada 30-31 Maret 2013 untuk menentukan ketua umum baru. Sejumlah nama kandidat beredar, mulai dari kader internal seperti Marzuki Alie hingga kalangan eksternal Djoko Suyanto dan Pramono Edhie. 

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Krisis Demokrat

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

    Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

    KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

    Nasional
    Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

    Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

    Nasional
    Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

    Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

    Nasional
    Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

    Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

    Nasional
    Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

    Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

    Nasional
    KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

    KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

    Nasional
    Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

    Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

    Nasional
    Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

    Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

    Nasional
    Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

    Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

    Nasional
    Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

    Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

    Nasional
    Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

    Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

    Nasional
    Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

    Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

    Nasional
    Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

    Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

    Nasional
    Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

    Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X