Syarat Pas untuk Ny Ani Yudhoyono

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, menjelaskan, syarat Ketua Umum Partai Demokrat yang dikemukakan cocok untuk Ny Ani Yudhoyono. Ani dinilai sebagai pemersatu partai.

”Untuk menghadapi situasi yang khusus, dibutuhkan figur ketua umum sebagai pemersatu partai. Ini sangat membantu pemulihan partai ke depan,” kata Amir di Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Amir mengaku sulit menemukan kader yang dapat menjadi pemersatu. Resistensi terhadap Ani juga sangat kecil. Jika menjadi ketua umum, Ani harus didukung pengurus inti yang kuat dan sinergis.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, menilai, apa yang dialami Demokrat merupakan titik awal membangun parpol sebagai rumah demokrasi, bukan kebesaran patron. Jika sistem partai berjalan baik, partai seharusnya mampu menghasilkan kader-kader berkualitas dan siap menjadi pemimpin. ”Seharusnya partai yang membesarkan tokoh, bukan tokoh yang membesarkan partai,” katanya.

Tak tertarik

Di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku tidak tertarik menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. ”Pertama, syaratnya, kan, full timer, tidak bisa rangkap jabatan. Ya, jelas tidak mungkin. Jadi, saya memang ingin fokus di Jatim,” ujar Soekarwo yang masuk bursa calon.

Meski sudah menetapkan pilihan, Ketua DPD Demokrat Jatim ini akan mengikuti pertimbangan Majelis Tinggi Partai Demokrat jika diperintah.

Terkait peran Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf menilai wajar dan positif. Upaya SBY mengusung beberapa nama calon ketua umum di kongres luar biasa (KLB) untuk penyelamatan partai. ”Semua orang boleh mengusung nama, masak Ketua Majelis Tinggi tidak boleh?” ujarnya.

Menurut dia, penggunaan aklamasi dalam pemilihan ketua umum juga tidak berarti tidak demokratis. ”Jika sudah 80 persen mengajukan satu nama, berarti sudah dapat dibilang aklamasi. Aklamasi juga demokratis,” kata Nurhayati.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Jero Wacik, mengungkapkan, KLB disiapkan dengan musyawarah untuk mufakat dan tidak ada voting saat penentuan ketua umum. Sebaliknya, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Marzuki Alie mengatakan, ketua umum dapat dipilih melalui voting atau aklamasi.

Syarat belum final

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa mengatakan, semua ketentuan, seperti syarat ketua umum, baru akan dibahas dan diputuskan di arena KLB. Sejumlah syarat yang sekarang muncul belum final.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, AA GN Ari Dwipayana, mengemukakan, pertarungan perebutan jabatan ketua umum akan dimulai sejak perumusan aturan main, termasuk menyangkut kriteria calon. Pertarungan akan terjadi antara kubu Cikeas dan kubu Marzuki Alie. ”Kubu Cikeas jelas membuat frame yang membatasi kubu Marzuki Alie dengan cara membangun opini bahwa ketua umum tidak bisa merangkap jabatan. Ini menjadi pilihan yang sulit bagi Marzuki,” tutur Ari.(NWO/DIK/ILO/FER/IAM/ATO/LOK/ZAL)