Kompas.com - 15/03/2013, 02:15 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di tempat evakuasi di Sabah, Malaysia, menunggu penyelesaian konflik negeri jiran itu dengan Kerajaan Sulu. Para pengusaha perkebunan sawit yang mempekerjakan WNI tak berani mengambil risiko di tengah konflik sengketa wilayah tersebut.

"Kami masih menjaga WNI di sana (Sabah). Pemulangan mereka menunggu kabar Pemerintah Malaysia menyelesaikan masalah itu," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Tatang Budie Utama Razak, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (14/3/2013). Pengusaha perkebunan sawit yang mempekerjakan WNI, ujar dia, memutuskan tak menggunakan WNI di lahan mereka selama konflik masih berlangsung.

Selama para pekerja WNI ini berada di tempat pengungsian, kata Tatang, segala keperluannya dipenuhi para pengusaha yang merekrut mereka. "Sampai ada kesepakatan damai Pemerintah Malaysia dan Kerajaan Sulu, " ujar dia.

Seluruh pekerja WNI di perkebunan sawit, menurut Tatang, sudah dapat diungsikan dari tempat kerja mereka. Meski terdampak dari sisi ekonomi, tak ada korban jiwa dari WNI akibat konflik ini. Dia pun mengatakan tak ada eksodus pekerja WNI meninggalkan Sabah melalui Tawau dan Nunukan.

Lalu lintas orang Indonesia di kedua pos perlintasan antarnegara itu, menurut Tatang, adalah aktivitas biasa, bukan pekerja perkebunan sawit. "Mereka banyak orang Indonesia, tidak ada paspor, tapi pakai kartu pas saja sudah bisa mondar-mandir. Tidak ada eksodus besar-besaran seperti yang diberitakan media," tegas dia.

Sebelumnya, pasukan Kerajaan Sulu menyergap sejumlah aparat kepolisian di Sabah, Malaysia, pekan lalu. Sejak saat itu, konflik bersenjata antara pasukan Sulu dengan Kepolisian Diraja Malaysia terus terjadi hingga menimbulkan korban di kedua belah pihak.

Diperkirakan ada sekitar 1.200 WNI yang tinggal di Sabah. Mereka sebagian besar adalah para pekerja di ladang sawit. Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Kota Kinabalu telah mengirim surat resmi kepada Ketua Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah, meminta jaminan keselamatan terhadap WNI/TKI.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KJRI juga sudah mengirimkan surat ke seluruh manajer ladang sawit di Sabah. Isi surat itu adalah meminta pihak manajemen menjaga keselamatan WNI/TKI dan membekali para WNI/TKI dengan dokumen perjalanan untuk keperluan keluar kebun sawit.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Sabah Berdarah

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

    Nasional
    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

    Nasional
    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

    Nasional
    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

    Nasional
    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

    Nasional
    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

    Nasional
    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

    Nasional
    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

    Nasional
    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

    Nasional
    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

    Nasional
    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

    Nasional
    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

    Nasional
    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

    Nasional
    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X