Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Belum Juga Bisa Putuskan Nasib PBB

Kompas.com - 15/03/2013, 00:59 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga dapat memutuskan keikutsertaan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2014. Berlangsung sejak Kamis (14/3/2013) siang, rapat KPU masih alot membahas dalil hukum untuk menyikapi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang memenangkan gugatan PBB untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2014.

"Tadi dalam rapat perdebatannya masih panas, kami masih mencari berbagai pertimbangan," kata anggota KPU Ferry Kurnia Riskiansyah, di kantornya, Kamis (14/3/2013), menjelang tengah malam. KPU, ujar dia, masih mencari dalil hukum yang menguatkan argumentasi untuk menyikapi putusan PTTUN terkait PBB.

KPU, ujar Ferry, masih terus membangun argumen yang sesuai dengan putusan terhadap PBB. "Argumennya apa dan bagaimana. Kami tunggu arahan dari berbagai pihak," kata dia.

Pertimbangan tersebut, menurut Ferry, bukan hanya memperhatikan konteks tinjauan berpikir untuk putusan ini. KPU merumuskan keputusan dengan menimbang berbagai aspek, seperti kepentingan, kemaslahatan, dan kemudaratan dari putusan yang akan diambil, termasuk, sebut dia, aspek tahapan Pemilu 2014. "Bukan dalam konteks kami mengulur-ulur," tegas dia.

Ferry mengatakan, KPU punya waktu tujuh hari untuk menyikapi putusan PTTUN terkait PBB. "Senin pekan depan (18/3/2013), fix kami putuskan," janji dia. Ferry mengatakan, waktu yang ada akan mereka optimalkan untuk mencermati setiap aspek dan pertimbangan. Apalagi, tambah dia, kalau KPU jadi mengajukan kasasi atas putusan PTTUN tersebut, prosesnya juga bakal lebih panjang lagi.

PTTUN Jakarta memenangkan gugatan sengketa pemilu yang diajukan PBB, Kamis (7/3/2013). Sebelumnya, PBB mengajukan gugatan ke Bawaslu dan ditolak dalam sidang adjudikasi. KPU punya kesempatan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung bila tidak sependapat dengan putusan PTTUN.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Nasional
    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com