Kompas.com - 14/03/2013, 21:41 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorRusdi Amral

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon legislatif yang sebelumnya bekerja di berbagai badan dan lembaga yang dibiayai anggaran negara harus mengundurkan diri sebelumnya. Apalagi, penyelenggara pemilu seperti anggota KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan anggota Panwaslu harus mendapat surat pemberhentian sebelum didaftarkan oleh parpol peserta pemilu.

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi di kantor KPU, di Jakarta Kamis (14/3/2013), menyebutkan, penyelenggara pemilu, pegawai negeri sipil, kepala/wakil kepala daerah, anggota TNI/Polri, direksi/komisaris/dewan pengawas/karyawan BUMN/BUMD, serta pengurus badan lain yang dibiayai keuangan negara harus mengundurkan diri sebelum mendaftarkan diri sebagai caleg.

Anggota KPU, KPU di daerah, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara harus sudah memiliki surat pemberhentian dari pejabat berwenang sebelum masa pendaftaran. Adapun PNS masih bisa menggunakan surat keterangan persetujuan pemberhentian serta pemberhentian masih dalam proses dari atasan saat pencalegan.

Anggota legislatif yang mencalonkan diri dengan kendaraan parpol lain juga harus menyertakan pengunduran diri dari parpol lama dan diketahui ketua umum parpol lama.

Caleg yang pernah dipidana juga harus menyatakan hal tersebut kepada publik dibuktikan dengan pernyataan di media massa. Selain itu, keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus dilampirkan.

Syarat pencalonan ini, menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, sesuai perundang-undangan. Diharapkan, setiap parpol peserta Pemilu cermat menentukan caleg dan menyertakan berkas sesuai aturan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Mardani Maming Sudah Sesuai Prosedur

Nasional
Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mengenal Kombes Nurul Azizah, Polwan Pertama yang Ditunjuk Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD 'Kartika Eka Paksi' Direvisi

Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi" Direvisi

Nasional
Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Jokowi Teken Keppres 7/2022, Ma'ruf Amin Jadi Plt Presiden hingga 2 Juli

Nasional
Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Nasional
Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Berkurang 10, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 105 Pasien Covid-19

Nasional
KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

KPK Terima Pemulihan Aset Kasus E-KTP Senilai Rp 86 Miliar dari US Marshall

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras dari Malaysia Senilai Rp 8,8 Miliar

Nasional
Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Lagi, Emirsyah Satar Tersangkut dalam Pusaran Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Majikan Adelina Bebas, Sistem Peradilan Malaysia Dinilai Tak Memihak Korban

Nasional
Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Ancaman Megawati dan Sederet Kader Banteng yang Berurusan dengan KPK...

Nasional
Modernisasi Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Curah

Modernisasi Tata Kelola Distribusi Minyak Goreng Curah

Nasional
RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi Baru Terbarukan

RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama di Sektor Energi Baru Terbarukan

Nasional
Migrant Care Cemas Vonis Bebas Majikan Adelina Jadi Alat Impunitas

Migrant Care Cemas Vonis Bebas Majikan Adelina Jadi Alat Impunitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.