Kompas.com - 14/03/2013, 18:49 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Nilai aset yang dimiliki mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, ditaksir mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Hingga Kamis (14/3/2013) ini, Komisi Pemberantasan Korupsi baru menyita aset Djoko yang total nilainya di bawah Rp 100 miliar. Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya masih terus menelusuri aset Djoko.

"Tentu lebih (dari Rp 100 miliar) ya. Sedang ditelusuri, belum ada kesimpulan apakah ada penyitaan aset lagi atau tidak," kata Johan di Jakarta.

Lebih jauh Johan mengatakan, penelusuran aset ini akan berhenti seiring dengan dilimpahkannya perkara Djoko ke pengadilan. Dia belum dapat memastikan berapa persen proses penelusuran aset Djoko sudah berlangsung. "Itu penyidik yang tahu," katanya.

Sejauh ini KPK sudah menyita 33 aset Djoko. Ke-33 aset itu terdiri dari 26 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan empat mobil milik Djoko.

Penyitaan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang menjerat Djoko. Tujuannya mencegah perpindahan aset selama proses penyidikan berlangsung.

KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM. Jenderal bintang dua itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK menjerat Djoko dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Modus pencucian uang Djoko diduga dilakukan melalui pembelian aset berupa properti, baik tanah maupun lahan, dan diatasnamakan kerabat serta orang dekat Djoko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait TPPU ini, pengacara Djoko, Hotma Sitompoel, pernah mengatakan, kliennya akan melakukan pembuktian terbalik atas kepemilikan aset tersebut di pengadilan nanti. Menurut Hotma, sedianya KPK tidak mengusut aset Djoko yang tidak berkaitan dengan kasus simulator SIM.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

    Naik Pesawat di Luar Jawa-Bali Bisa Pakai Hasil Antigen, Begini Ketentuannya

    Nasional
    Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

    Kapan Syarat PCR Akan Diperluas ke Transportasi Lain? Ini Jawaban Satgas

    Nasional
    Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

    Satgas: Laboratorium Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR Dicabut Izinnya

    Nasional
    Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

    Satgas: Mobilitas Masyarakat di Pusat Belanja Meningkat hingga 22,14 Persen

    Nasional
    Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

    Dari Empat Kandidat Ini, Siapakah yang Paling Tepat Jadi Gubernur Ibu Kota Negara?

    Nasional
    Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

    Singgung Kemenangan PDI-P Hadapi Gugatan Mantan Kader, Mega: Saya Bukan Sembarang Pecat

    Nasional
    Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

    Jaksa Agung Kaji Kemungkinan Terapkan Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi

    Nasional
    93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

    93 Tahun Sumpah Pemuda, Jokowi Minta Pemuda Saling Memberdayakan

    Nasional
    Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

    Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Financial Integrity Rating 2021

    Nasional
    Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

    Hari Sumpah Pemuda, Puan Minta Generasi Muda Maknai Keberagaman Indonesia

    Nasional
    Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

    Megawati: Kalau Enggak Suka Lagi Sama PDI-P Silakan Mengundurkan Diri

    Nasional
    Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

    Singgung UU Cipta Kerja, AMAN Nilai Indonesia Dibentuk Jadi Bangsa Tidak Beradab

    Nasional
    UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

    UPDATE 28 Oktober: 259.541 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,14 Persen

    Nasional
    Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

    Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

    Nasional
    UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

    UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.