Kompas.com - 14/03/2013, 10:44 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

 JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa unsur pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Olly Dondokambey terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Kamis (14/3/2013). Olly yang juga politikus PDI Perjuangan ini dimintai keterangan sebagai saksi bagi tersangka ketiga kasus DPID, Haris Surahman.

“Saya diperiksa sebagai saksi,” kata Olly saat tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 09.35 WIB.

Selebihnya, Olly enggan berkomentar lebih jauh. “Nanti ya,” ucapnya.

Pemeriksaan Olly ini bukanlah yang pertama. Beberapa kali dia dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lain kasus DPID. Selain memeriksa Olly, KPK hari ini memanggil anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat Mirwan Amir. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama dengan Olly.

Mirwan tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, beberapa menit lebih dulu dibandingkan Olly. KPK memeriksa para pimpinan Banggar ini karena mereka dianggap tahu seputar pengalokasian DPID. Rabu (13/3/2013) kemarin, KPK memeriksa mantan pimpinan Banggar, Melchias Markus Mekeng sebagai saksi bagi Haris.

Adapun Haris merupakan tersangka ketiga kasus DPID. Penetapan Haris sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan perkara DPID anggota DPR  Wa Ode Nurhayati dan politikus muda Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq. Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara Fahd divonis dua tahun enam bulan penjara.

KPK menduga Haris bersama-sama Fahd memberikan hadiah uang kepada Wa Ode terkait kepengurusan alokasi DPID untuk sejumlah kabupaten. Kasus DPID ini juga menyeret nama sejumlah nama pimpinan Badan Anggaran DPR, termasuk Olly dan Mirwan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa waktu lalu, Wa Ode pernah mengungkapkan kejanggalan dalam penetapan alokasi DPID ini. Menurut Wa Ode, pimpinan Banggar menyalahi prosedur dan menentukan sendiri daerah-daerah yang mendapat jatah DPID. Wa Ode mengungkapkan, ada 126 daerah yang sedianya mendapatkan jatah DPID, namun tidak jadi masuk dalam daftar penerima dana transfer daerah tersebut.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

    KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

    Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

    Nasional
    Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

    Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

    Nasional
    Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

    Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

    Nasional
    Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

    Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

    Nasional
    Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

    Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

    Nasional
    Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

    Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

    Nasional
    Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Nasional
    Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

    Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

    Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

    Nasional
    Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

    Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

    Nasional
    Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

    Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

    Nasional
    Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

    Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

    Nasional
    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Nasional
    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.