Demikian hasil survei dari sejumlah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, di Kupang, NTT, Rabu (13/3). Dosen yang bergabung dalam lembaga survei Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (APPeK) itu adalah Vinsen Bureni (koordinator), Rudi Rohi, Lasarus Jehamat, Laurens P Sayrani, dan Alfred Ena Mau.
Menurut Vinsen, survei untuk mendalami kesadaran politik warga dalam Pilkada NTT dilaksanakan dua minggu, 20 Februari-5 Maret 2013. Survei melibatkan 1.000 responden dari Kota Kupang (600) dan Kabupaten Kupang (400). Pilkada NTT digelar 18 Maret 2013.
Vinsen mengatakan, di Kota Kupang tercatat 32,7 persen responden pernah mendengar, melihat orang lain ditawari uang atau barang agar mendukung paket tertentu. Di Kabupaten Kupang, persentase hal yang sama mencapai 21,5 persen. Tawaran paling dominan berupa uang, masing-masing di Kota Kupang 62,8 persen dan Kabupaten Kupang 70,9 persen.
Lasarus menambahkan, komunikasi politik antara kandidat/aktor politik dan parpol dengan pemilih tak intensif. Itu ditandai masih tingginya jumlah pemilih yang tak tahu jumlah kandidat. Pemilih kelompok ini di Kabupaten Kupang sebanyak 60,7 persen dan di Kota Kupang 52,2 persen.
Partisipasi pemilih dalam pemilu gubernur mendatang justru menunjukkan antusiasme menggembirakan. di Kota Kupang sebanyak 94,8 persen responden dan Kabupaten Kupang 92,7 persen akan memilih.
Pilkada NTT diikuti lima pasangan calon gubernur-wakil gubernur. Mereka adalah Esthon L Foenay-Paul L Talo, Ibrahim Agustinus Medah-Melkiades Laka Lena, Christian Rotok-Abraham Liyanto, Benny K Harman-Willem Nope, dan Frans Lebu Raya-Benny Litelnony.
Informasi pemilihan gubernur/wakil gubernur NTT tenggelam oleh ingar-bingar pemilihan bupati/wakil bupati Sikka. Warga di desa terpencil di Sikka lebih paham mengenai pemilihan bupati ketimbang pemilihan gubernur. Sosialisasi mengenai Pilkada NTT pun terbatas.
Lahurus Megul, tokoh masyarakat Kecamatan Talibura, Sikka, mengaku, sosialisasi mengenai pemilihan gubernur masih minim. Sosialisasi hanya ada untuk pemilihan bupati.