Kompas.com - 13/03/2013, 16:15 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati, kembali mengungkapkan peran pimpinan Badan Anggaran DPR atau Banggar DPR dalam kasus dugaan korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) kepada penyidik KPK. Wa Ode menuding pimpinan Banggar DPR terlibat dalam pengalokasian DPID ke sejumlah daerah tersebut.

Hal ini disampaikan Wa Ode seusai diperiksa KPK selama lebih kurang empat jam sebagai saksi bagi tersangka kasus DPID, Haris Surahman, Rabu (13/3/2013). "Ya saya jelaskan, saya sampaikan semua yang pernah saya sampaikan," kata Wa Ode saat ditanya apakah dia kembali menjelaskan peran pimpinan Banggar DPR.

Adapun pimpinan Banggar DPR yang menjabat saat alokasi DPID ini dibahas adalah Tamsil Linrung (Partai Keadilan Sejahtera), Melchias Markus Mekeng (Partai Golkar), Olly Dondokambey (PDI-P), dan Mirwan Amir (Partai Demokrat). Mengenai aliran dana ke unsur pimpinan Banggar DPR ini, Wa Ode mengaku tidak tahu. "Soal aliran dana, saya tidak tahu karena itu hubungannya soal penegakan hukum," ucapnya.

Kepada penyidik, Wa Ode mengaku sudah menjelaskan mengenai sistem dan proses pengalokasian DPID. Politikus Partai Amanat Nasional ini pun kembali mengungkapkan keterlibatan Wakil Ketua DPR Anis Matta dalam kasus DPID ini. Menurut Wa Ode, sebagai unsur pimpinan DPR yang membawahi panitia kerja anggaran, Anis Matta berperan menyetujui alokasi DPID yang dibahas Banggar DPR.

"Saya ditanya lagi dan menjelaskan yang sesuai fakta persidangan itu. Saya, sampai detik ini, menyampaikan semua yang saya tahu soal keterlibatan anggota Banggar," katanya.

Selain memeriksa Wa Ode, KPK hari ini memanggil mantan pimpinan Banggar, Mekeng, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Seusai diperiksa sekitar empat jam, Mekeng hanya menjawab, "Tidak... tidak...," saat diberondong pertanyaan wartawan.

KPK memeriksa Wa Ode dan Mekeng sebagai saksi untuk tersangka DPID, Haris Surahman. Adapun Haris merupakan tersangka ketiga kasus dugaan korupsi DPID. Penetapan Haris sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan perkara Wa Ode dan politikus muda Partai Golkar, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Fahd divonis dua tahun enam bulan penjara. KPK menduga Haris bersama-sama Fahd memberikan hadiah uang kepada Wa Ode terkait kepengurusan alokasi DPID untuk sejumlah kabupaten.

Selengkapnya, ikuti topik pilihan:
Vonis Wa Ode

 

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

    Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

    Nasional
    Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

    Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

    Nasional
    Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

    Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

    Nasional
    Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

    Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

    Nasional
    Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

    Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

    Nasional
    Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

    Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

    Nasional
    Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

    Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

    Nasional
    Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

    Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

    Nasional
    Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

    Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

    Nasional
    Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

    Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

    Nasional
    Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

    Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

    Nasional
    Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

    Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

    Nasional
    Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

    Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

    Nasional
    Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

    Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Perpanjang Penahanan Yoory Corneles

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X