Kepala Korlantas Diperiksa sebagai Saksi Djoko Susilo

Kompas.com - 13/03/2013, 11:28 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Inspektur Jenderal Pudji Hertanto terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM), Rabu (13/3/2013). Pudji akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus TPPU, mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo.

“Diperiksa sebagai saksi untuk TPPU DS (Djoko Susilo),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Pudji tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sekitar pukul 10.10 WIB, dengan menggunakan seragam dinas kepolisian. Dia enggan berkomentar kepada wartawan terkait pemeriksaan hari ini. “Nanti ya,” ujar Pudji.

KPK memeriksa Pudji karena dianggap tahu seputar kasus dugaan TPPU proyek simulator SIM. Proyek yang disidik KPK ini diadakan Korlantas Polri selama 2011-2012. Dalam kasus TPPU, KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka. Dia diduga menggunakan uang hasil korupsi proyek simulator SIM untuk membeli sejumlah aset. Sejauh ini KPK sudah menyita lebih dari 20 properti milik Djoko, di antaranya, tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), empat mobil, dan 11 rumah. Mengenai nilai seluruh asetnya, KPK belum dapat memastikan.

Adapun penetapan Djoko sebagai tersangka TPPU ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi simulator SIM. Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, Djoko diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri dan pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Selain Djoko, KPK menetapkan tiga tersangka lain, yakni mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang. Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo, serta dua istri muda Djoko, yaitu Mahdiana dan Dipta Anindita sebagai saksi kasus TPPU ini.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

    Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

    Nasional
    Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

    Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

    Nasional
    Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

    Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

    Nasional
    Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

    Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

    Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

    Nasional
    Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

    Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

    Nasional
    Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

    Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

    Nasional
    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

    Nasional
    Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

    Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

    Nasional
    Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

    Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

    Nasional
    Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

    Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

    Nasional
    Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

    Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

    Nasional
    Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

    Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

    Nasional
    Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

    Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

    Nasional
    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.