Gerindra: Pertemuan SBY dan Prabowo Tak Bahas Koalisi dan Mentan

Kompas.com - 13/03/2013, 07:30 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA,KOMPAS.com  - Anggota Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Martin Hutabarat menegaskan pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto tidak membahas koalisi partai pada tahun 2014. Dia juga membantah Prabowo diminta menggantikan Suswono sebagai Menteri Pertanian.

"Soal koalisi antara kedua partai tidak menjadi fokus pembicaraan mereka," tegas Martin yang juga anggota Komisi III DPR, Selasa (12/3/2013). Karenanya, pembicaraan juga tak membahas masalah kontrak politik antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Strategi politik masing-masing partai untuk Pemilu 2014 pun, imbuh Martin, tak muncul dalam pertemuan tersebut.

Menurut Martin apa yang dibicarakan kedua tokoh ini banyak mengenai strategi kepentingan bangsa ke depan, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Tapi dia tak menampik tema pembicaraan itu terkait dengan proses peralihan kepemimpinan nasional.

Martin mengatakan SBY dan Prabowo lebih memikirkan dan membahas bagaimana membuat suasana politik aman dan tenteram di tanah air pada tahun politik hingga 2014."Itulah yang menjadi komitmen mereka berdua," tegas Martin.

Sebelumnya, bertempat di Kantor Presiden, Senin (11/3/2013), SBY dan Prabowo bertemu hampir dua jam. Banyak persoalan nasional, ekonomi yang dibahas kedua tokoh politik bangsa ini.

Isu Menteri Pertanian

Martin pun membantah bahwa dalam pertemuan itu SBY meminta Prabowo menggantikan Suswono sebagai Menteri Pertanian, menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi di Kementeria Pertanian yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Prabowo calon Presiden terkuat sekarang. Kok jadi Menteri?," tepis dia.

Menurut Martin apabila hanya membicarakan persoalan kursi menteri spektrumnya terlalu kecil untuk dua tokoh besar yang berlatar belakang militer tersebut. Apalagi, tambah dia, pertemuan dilakukan di Istana Negara. "Terlalu kecil hal seperti itu mereka bicarakan di istana negara. Lagi pula kasus korupsi Kementerian Pertanian adalah urusan KPK," ujar dia. (Srihandriatmo Malau | Willy Widianto)

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

    Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

    Nasional
    Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

    Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

    Nasional
    Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

    Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

    Nasional
    Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

    Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

    Nasional
    Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

    Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

    Nasional
    ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

    ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

    Nasional
    Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

    Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

    Nasional
    Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

    Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

    Nasional
    UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

    UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

    Nasional
    Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

    Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

    Nasional
    UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

    UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

    Nasional
    Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

    Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

    Nasional
    Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

    Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

    Nasional
    KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

    KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

    Nasional
    UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

    UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.