Dari Camp David hingga Perdamaian Kamboja - Kompas.com

Dari Camp David hingga Perdamaian Kamboja

Kompas.com - 13/03/2013, 01:56 WIB

Kontingen Garuda (Konga) adalah sejarah panjang ribuan prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan Perdamaian PBB. Konga yang berkiprah sejak 1957 selepas krisis Suez hingga kini aktif terlibat menjaga perdamaian di perbatasan Lebanon-Israel, Kongo, Sudan, dan Haiti. Dalam proses perdamaian Arab-Israel dalam perjanjian Camp David hingga berakhirnya perang di Kamboja, para militer dan purnawirawan militer Indonesia berada di balik layar proses perdamaian itu.

Salah satu tokoh dalam Konga sekaligus misi perdamaian PBB adalah Letnan Jenderal (Purn) Rais Abin. Sebagai Panglima United Nations Emergency Forces (UNEF) II, Rais Abin bertanggung jawab atas perdamaian Arab-Israel pasca-Perang Yom Kippur, Oktober 1973.

Dasman Djamaluddin, penulis buku Catatan Rais Abin, Panglima Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah 1976-1979, menjelaskan betapa Rais Abin berani mengambil langkah tidak populer dengan menghubungi pihak Israel seteru Arab dan akhirnya dipercaya mengatur kontak untuk mencapai perdamaian Mesir-Israel.

Dalam diskusi buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas, Rais Abin mengatakan, dirinya dipercaya dunia Arab karena Indonesia adalah sekutu dan mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, yang sulit adalah mendapatkan kepercayaan Israel dalam upaya membangun perundingan menuju perdamaian Kairo-Tel Aviv.

”Saya bisa mendorong Anwar Sadat datang ke Knesset—Parlemen Israel—dan beliau lebih dahulu menyalami seterunya PM Israel Menachem Begin di bulan Oktober 1977,” katanya.

Rais Abin ketika itu adalah force commander atau panglima pasukan PBB. Dia membawahkan pasukan perdamaian asal Australia, Austria, Kanada, Finlandia, Ghana, Indonesia, Irlandia, Nepal, Panama, Peru, Polandia, Senegal, dan Swedia.

Dari lobi yang dilakukan Rais Abin, akhirnya pertemuan demi pertemuan berlangsung antara Arab dan Israel. Stempel akhir berupa perjanjian damai ditandatangani di Camp David, Amerika Serikat.

Perdamaian Kamboja

Peran penting militer Indonesia berikut purnawirawan TNI kembali terjadi tahun 1990-an ketika perjanjian damai dicapai antara kelompok yang berperang di Kamboja. Faksi Royalist (kubu kerajaan di bawah dua tokoh Pangeran Norodom Sihanouk dan Pangeran Norodom Ranaridh) serta kubu Hun Sen yang didukung Vietnam dan rezim Khmer Merah akhirnya mau berunding. Tahap awal perundingan dilakukan di belakang layar oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand Laksamana Madya (Purn) Gatot Suwardi, yang mendatangkan faksi berperang untuk berdialog di Bangkok.

”Saya kumpulkan semua kelompok yang berperang di Bangkok. Saya setengah memaksa mereka untuk berdialog. Akhirnya, perjanjian damai di bawah inisiatif Menteri Luar Negeri Ali Alatas berhasil dicapai di Paris,” kata Gatot.

Lagi-lagi, Konga dikirim untuk mengawal proses perjanjian damai. Mantan Atase Pertahanan Perancis untuk Indonesia Kolonel (Purn) Jean Rocher menceritakan, dia sebagai pengamat militer PBB mendapat pengawalan pasukan asal Indonesia. ”Mereka sangat profesional. Sampai sekarang, saya bersahabat dengan mereka,” ujarnya.

Sejak 1957 hingga 2011, ada 17 Konga bertugas di bawah bendera PBB sebagai penjaga perdamaian (peace keeper) ataupun pengamat militer (military observer). Namun, menurut Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, sudah lebih dari 37 tahun tidak ada panglima pasukan asal Indonesia.

”Saat ini memang ada dua orang perwira tinggi bintang dua yang sedang mengikuti ujian sebagai force commander PBB. Itu bagian dari misi diplomasi militer Indonesia di tingkat dunia,” kata Agus saat pemberangkatan KRI Diponegoro 365 ke Lebanon sebagai anggota Maritime Task Force PBB, Senin (11/3), di dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta.

Indonesia adalah salah satu negara 10 besar kontributor pasukan perdamaian PBB. Posisi diplomasi Indonesia akan semakin kuat kalau jabatan panglima pasukan dipegang oleh perwira TNI. (Iwan Santosa)


Editor

Close Ads X