Kompas.com - 10/03/2013, 21:51 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan, Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi bukan boneka partai untuk meraup suara calon Gubernur di daerah lain. Menurut Puan, sebagai kader PDI-P, wajar saja jika Jokowi membantu Pilkada di semua daerah.

"Oh, enggak dong. (Jokowi) itu bukan sebagai boneka. Pak Jokowi harus paham dengan posisinya pada hari ini bahwa apapun beliau itu masih dari PDI-P yang harus siap ditugaskan di mana saja," kata Puan di Jakarta, Minggu (10/3/2013). Dia mengatakan, bukan hanya Jokowi yang diminta sebagai juru kampanye. Kader lain yang dianggap bisa menambah suara pada pemilihan calon Gurbernur di semua daerah juga diminta membantu.

"Bukan cuma Pak jokowi. Semua eksekutif yang kami anggap bisa membantu menambah suara pada Pilgub dan Pilpres, kami minta bantuannya untuk bisa hadir," terangnya. Sebelumnya, Jokowi telah menjadi juru kampanye untuk pemilihan calon Gubernur di beberapa daerah. Di Pilgub Jawa Barat, misalnya, ia mengikuti kampanye pasangan calon dan wakil Gubernur Jabar, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki.

Seharusnya Jokowi juga menjadi juru kampanye di Sumatera Utara untuk pasangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi. Namun pada hari yang sudah dijadwalkan, Jokowi ternyata sakit dan dokter mengharuskan istirahat. Kesuksesan Jokowi pada Pilkada DKI diharapkan dapat menambah suara untuk Pilkada di daerah lain.

Namun, rupanya kedatangan Jokowi tak membawa kemenangan bagi PDI-P di Pilgub Jabar dan Sumut. Puan mengatakan hasil yang didapat di Jawa Barat dan Sumatera Utara akan menjadi bahan evaluasi bagi partainya. "Kalau Jokowi dianggap bukan sebagai sosok yang vote getter, kita harus lihat dulu daerahnya di mana. Saya optimistis bahwa apa yg menjadi suara PDI-P Jabar dan Sumut itu merupakan suara real masyarakat dan simpatisan yang mendukung PDI-P Kami bisa menyatakan bahwa itulah salah satu modal kami ke depan," katanya.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

    Nasional
    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

    Nasional
    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

    Nasional
    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

    Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

    Nasional
    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

    Nasional
    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

    Nasional
    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

    Nasional
    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

    Nasional
    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

    Nasional
    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

    Nasional
    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

    Nasional
    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

    Nasional
    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X