Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahasiswa Diajak Sosialisasi Empat Pilar

Kompas.com - 10/03/2013, 20:00 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat mengajak mahasiswa berbagai perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang ditanamkan para pendahulu dengan melakukan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD NKRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

"Sengaja kami ajak para mahasiswa dalam sosialisasi ini karena dari bangku kuliah nilai-nilai keluhuran itu akan dibangun dan mahasiswa menjadi pintu perubahan untuk masa depan yang lebih baik lagi," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin di Makassar, Minggu (10/3/2013).

Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Clarion Makassar itu menghadirkan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar dengan mengemas sosialisasi dalam bentuk "outbound".

Ia mengatakan, dalam sosialisasi itu sengaja memilih mahasiswa karena dari bangku kuliah itu akan tercipta tatanan kepemimpinan yang lebih baik jika sejak dini diajarkan mengenai pentingnya nilai-nilai kebangsaan.

"Kami mencoba mengembangkan kepemimpinan, komunikasi dan kemitraan mahasiswa. Di dalamnya kami isi dengan nilai-nilai empat pilar sehingga mereka bisa memahami betul apa sesungguhnya nilai-nilai bangsa yang menjadi keutuhan bangsa ini," katanya.

Diungkapkannya, bangsa Indonesia memiliki kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal inilah yang disebut sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pemilihan nilai-nilai empat pilar tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan agar bangsa ini lebih maju dan sejahtera," ucapnya.

Ia menambahkan pihaknya dalam hal ini, MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya.

Salah satu upaya yang dilakukan MPR adalah dengan melaksanakan tugas memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Upaya ini dikenal dengan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

"Kegiatan sosialisasi sangat penting karena saat ini masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sosialisasi akan terus dilakukan sehingga banyak masyarakat yang paham terhadap nilai-nilai luhur bangsa," jelasnya.

Ia menegaskan moral dan karakter bangsa sedang mengalami degradasi, seperti maraknya korupsi, tawuran, narkoba, seks bebas, dan lainnya.

"Diharapkan melalui pengamalan nilai-nilai empat pilar, maka diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi muda untuk semakin mencintai dan berkehendak membangun negeri," tegas Lukman.

Selain itu, dirinya mengaku jika MPR, mempunyai tugas untuk menyosialisasikan empat pilar. Sosialisasi yang dilakukan berbeda dengan sosialisasi pada masa lalu yang lebih terkesan indoktrinisasi. Saat ini sosialisasi dilakukan dengan interaktif, yakni ada waktu untuk tanya jawab.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com