Kompas.com - 09/03/2013, 21:29 WIB
|
EditorRusdi Amral

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memutuskan untuk mempersingkat masa pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Keputusan itu diambil lantaran banyaknya kader serta tokoh yang mendaftar.

Sebelumnya, Partai Demokrat membuka pendaftaran bakal calon anggota DPR pada tanggal 6 Maret hingga 31 Maret. Namun, Panitia Penjaringan Bakal Calon Anggota DPR kemudian memutuskan untuk mempersingkat masa pendaftaran, hingga tanggal 24 Maret mendatang.

"Tim Penjaringan memutuskan dalam rapat kemarin malam (Jumat) bahwa penyerahan terakhir formulir dan syarat bakal calon anggota DPR maksimal 24 Maret," kata Andi Nurpati, salah seorang Panitia Penjaringan Bakal Calon Anggota DPR Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (9/3/2013) malam.

Andi menjelaskan, penutupan pendaftaran dipersingkat karena banyaknya peminat. "Ini di luar dugaan, sampai hari ketiga (kamis) sudah 720 orang yang mengambil formulir," tuturnya.

Jumlah tersebut kemungkinan akan terus bertambah. "Hingga Sabtu malam ini saja, jumlah kader dan tokoh yang mendaftar sudah mencapai 758 orang. Sampai penutupan jam 20.00, jumlah formulir yang diambil 758," kata Nurita Sinaga, Wakil Ketua Bidang Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR.

Nurpati menambahkan, seluruh bakal caleg harus menyerahkan seluruh berkas persyaratan pada 24 Maret. Setelah itu, panitia penjaringan akan melakukan verifikasi persyaratan selama satu pekan, yakni tanggal 25-31 Maret.

Daftar bakal calon yang lolos verifikasi rencananya akan diserahkan kepada Majelis Tinggi pada 1 April. Majelis Tinggi-lah yang akan memutuskan nama-nama bakal caleg yang akan dimasukkan dalam Daftar Caleg Sementara (DCS).

Penyusunan DCS ditargetkan selesai tanggal 8 April, sehingga sudah bisa diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum pada 9 April, sesuai dengan jadwal tahapan Pemilu 2014.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X