Waspadai Penyalahgunaan Dana Hibah untuk Kampanye

Kompas.com - 09/03/2013, 02:33 WIB
Editor

SEMARANG, KOMPAS - Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Tengah tahun 2013 perlu ada pengawasan terhadap dana kampanye dari setiap pasangan calon. Salah satu yang harus diwaspadai adalah kemungkinan penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah untuk dana kampanye calon tertentu.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik tentang keterbukaan keuangan partai politik demi Pilkada Jateng yang berintegritas, Kamis (7/3), di Semarang, Jateng. Diskusi diselenggarakan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng dan Indonesia Corruption Watch.

Sukarman, aktivis The Jateng Institute dan dosen Fakultas Hukum Unisbank Semarang, meminta lembaga nonpemerintah mencermati APBD Jateng tahun 2012 sebab ada kenaikan dana bantuan sosial (bansos). Penerima bansos 2012 pun diduga banyak yang tak tercatat di Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Jateng. Penerima bansos dan dana hibah diduga banyak yang fiktif dan dekat dengan pengurus partai.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jateng Abhan Misbah mengingatkan pula, selain penggunaan dana hibah dan bansos untuk kampanye, pelanggaran dana kampanye juga bisa terjadi gara-gara ketidakpatuhan terhadap ketentuan rekening khusus dana kampanye, menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, menerima sumbangan yang melebihi batas, tak mencatatkan dan melaporkan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa sebagai dana kampanye, serta ketidaksesuaian antara penerimaan dan pencatatan serta laporan dana kampanye.

”Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melacak kekayaan pasangan calon. Sumbernya bisa kita mulai dengan laporan harta kekayaan pejabat negara,” ujar Abhan.

Selain penyalahgunaan dana bansos, Sukarman mensinyalir adanya kemungkinan mobilisasi aparatur pemerintahan untuk menyukseskan pasangan calon tertentu, mengingat beberapa pasangan calon masih aktif dalam pemerintahan.

Abhan menegaskan, pencegahan yang dilakukan Bawaslu Jateng, antara lain, dengan mengumpulkan satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jateng pada 14 Maret mendatang. Hal ini untuk menyosialisasikan netralitas pegawai negeri sipil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Praktisi hukum Mahfuds Ali menyoroti adanya baliho dari sejumlah calon yang terpasang di sejumlah daerah yang diduga difasilitasi keuangan negara. ”Seharusnya hal itu dihentikan,” katanya lagi. (son)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.