Distribusi Logistik Pilkada NTT Butuh Helikopter

KUPANG, KOMPAS.com -- Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur (NTT) kemungkinan akan mencarter helikopter untuk mendistribusikan logistik pemilihan gubernur/wakil gubernur yang masih tersendat ke sejumlah kabupaten akibat cuaca buruk. Dua kemungkinan lainnya adalah meminta bantuan kapal cepat milik Polair Polda NTT atau menggelar pilkada susulan.

"Dari 21 kabupaten/kota di NTT, tiga kabupaten belum menerima logistik pilkada berupa surat suara, formulir C6 atau surat undangan untuk pemilih," kata juru bicara KPU NTT Jidon de Haan, Jumat (8/3/2013) di Kupang.

Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret. Dukungan logistik diharapkan sudah tiba di KPU kabupaten sepekan sebelumnya, karena masih harus disortir sebelum didistribusikan.

"Kami akan segera rapat untuk memastikan opsi paling tepat mendistribusikan logistik tersebut.  Jika cuaca tetap buruk  dan opsi mencarter helikopter atau kapal cepat tetap tidak memungkinkan, maka pilihan terjelek adalah menggelar pilkada susulan di sejumlah kabupaten dimaksud," tutur Jidon de Haan.

Pilkada NTT dikuti lima pasangan calon, termasuk gubernur dan wakil gubernur sekarang, Frans Lebu Raya dan Esthon L Foenay. Namun keduanya memilih berpisah. Frans kali ini berpasangan dengan Benny Litelnony (Frenly), yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, PKB, PKS, dan PPP. Sementara Esthon berpasangan dengan Paul L Talo  (Esthon - Paul) melalui Gerindra dan PDS.

Tiga pasangan lainnya masing-masing Ibrahim Agustinus Medah-Melkiades Laka Lena (Tunas) yang diusung Partai Golkar; Christian Rotok-Abraham Liyanto (CristAL) melalui jalur perseorangan, serta Benny K Harman-Willem Nope (BKH - Nope) melalui koalisi Partai Demokrat, PAN, Pelopor, Republikan, PKPB, PPDI, PDK, dan PPI.

Sesuai catatan KPU, kelima pasangan calon akan memperebutkan dukungan dari 2.997.628 pemilih tetap di NTT. Mereka bakal menyalurkan hak pilihnya melalui 8.360 tempat pemungutan suara di bawah koordinasi 3.111 panitia pemungutan suara tingkat desa/kelurahan atau 301 panitia pemilihan kecamatan.