Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek: Anas Berhenti, KLB Paling Rasional

Kompas.com - 07/03/2013, 17:21 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika berpendapat, kongres luar biasa (KLB) merupakan langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik di internal partai, terutama terkait pengajuan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS), pascaberhentinya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Pasek menjelaskan, sikap Anas yang hanya menyampaikan berhenti sebagai ketum dan bukan mengundurkan diri dapat menjadi masalah baru nantinya jika pergantian ketum tidak melalui KLB. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART), kata Pasek, pergantian ketum bisa dilakukan jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan.

"Status berhenti tidak ada dalam AD/ART partai. Jadi, untuk menyelesiakan polemik segera KLB. Nanti keputusannya (Anas) diberhentikan oleh KLB. Setelah itu pilih ketum baru," kata Pasek di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 7/3/2013 ).

Sebelumnya, Wakil Sekjen Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, sesuai Pakta Integritas, kader Demokrat yang tersangkut masalah otomatis mundur dari jabatan. Anas sudah menandatangani Pakta Integritas tersebut. Dengan demikian, menurut dia, berhentinya Anas tak jadi masalah.

Ketika dimintai tanggapan pernyataan Nurhayati itu, Pasek mengatakan, Pakta Integritas hanya mengikat secara moral, namun tidak berlaku di mata hukum. Pasek khawatir akan menjadi masalah jika nantinya Majelis Tinggi Partai menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketum.

Di dalam anggaran dasar partai, lanjut Ketua Komisi III DPR itu, tidak diatur pula siapa yang berhak menunjuk Plt ketum. "Nanti dipermasalahkan partai lain. Menunjuk Plt mana aturannya? Siapa yang tunjuk? Saya melihat hanya KLB yang paling rasional," pungkas Pasek.

Seperti diberitakan, para kader Demokrat mengaku menyerahkan sepenuhnya masalah ketum kepada Majelis Tinggi Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka yakin masalah itu selesai sebelum pendaftaran DCS di Komisi Pemilihan Umum April 2013 .

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com