Basuki: Kita Pancasilais, Bukan Komunis, Bukan Kapitalis

Kompas.com - 07/03/2013, 05:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui penataan permukiman menjadi salah satu fokus Pemprov DKI Jakarta saat ini. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Basuki menegaskan bahwa Pemprov akan berpedoman pada ideologi negara Pancasila.

"Kita ini Pancasilais, bukan komunis, bukan kapitalis," ungkap Basuki dalam percakapan dengan Kompas.com di Balaikota DKI, Rabu (6/3/2013) petang.

Dijelaskan Basuki, pemerintah tidak mungkin membiarkan warga seenaknya menduduki lahan milik negara ataupun ruang terbuka untuk publik. Karena itu, semua warga yang menempati lahan secara ilegal akan ditertibkan. Pemprov juga tidak akan membagi-bagi lahan tersebut kepada warga yang telah menempati, baik karena alasan kemiskinan maupun karena sudah lama menetap di situ.

"Kalau tanah negara itu kita biarkan diduduki atau kita bagi-bagi ke warga, itu namanya komunis. Mana ada orang duduki tanah pemerintah terus kita harus bagi-bagi tanah itu ke mereka, itu komunis namanya," kata Basuki yang kerap disapa Ahok.


Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan hunian yang layak bagi warga, terutama bagi kalangan yang kurang mampu.

Tanpa keberpihakan kepada warga kurang mampu dengan menyediakan prasarana yang dibutuhkan, pemerintah akan terlihat sebagai kapitalis. "Tapi, kalau Anda biarkan orang miskin tidak punya rumah, Anda itu kapitalis. Kita bukan komunis, bukan kapitalis, kita Pancasilais. Itu jelas definisinya," tandas Ahok.

Dengan berpegang pada prinsip tersebut, Basuki meyakinkan akan berupaya menyediakan permukiman yang layak bagi warga kurang mampu di Ibu Kota. Warga yang bermukim pada lahan ilegal akan direlokasi. Pemerintah akan terus membangun rumah susun bagi masyarakat sederhana untuk menunjang program relokasi. Perusahaan swasta pun akan diajak bekerja sama melalui penyaluran program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).

Perusahaan diminta untuk membangun rusun atau hunian murah. "Tanah akan kami siapkan, mereka yang bangun rusunnya. Ini supaya penyaluran CSR-nya lebih terarah," ujar Basuki.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorA. Wisnubrata
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Terkini Lainnya

    Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

    Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

    Nasional
    Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

    Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

    Nasional
    Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

    Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

    Nasional
    Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

    Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

    Nasional
    Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

    Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

    Nasional
    Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

    Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

    Nasional
    Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

    Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

    Nasional
    Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

    Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

    Nasional
    Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

    Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

    Nasional
    Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

    Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

    Nasional
    Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

    Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

    Nasional
    Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

    Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

    Nasional
    Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

    Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

    Nasional
    Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

    Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

    Nasional
    Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

    Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

    Nasional
    Close Ads X