Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasek: Ketum Demokrat Harus yang Berpengalaman

Kompas.com - 06/03/2013, 12:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menilai, sosok mantan Ketua Umum Demokrat, Hadi Utomo dan Subur Budi Santoso, pantas kembali memimpin partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Menurutnya, Hadi dan Subur mampu membenahi partai yang kini tengah terpuruk.

"Kalau ingin membenahi partai ya harus cari yang berpengalaman. Ada Hadi Utomo dan Subur Budi Santoso," ujar Pasek di Gedung Kompleks Parlemen, Rabu (6/3/2013).

Namun, nama lain yang dinilai Pasek juga memiliki dukungan yang kuat adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie. Nama-nama lain, seperti Djoko Suyanto, Pramono Edhie, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Toto Riyanto, menurut Pasek, tetap memiliki peluang.

"Intinya kalau kongres itu tergantung pada pemilik suara," kata dia.

Seperti diberitakan, posisi Ketua Umum Demokrat saat ini kosong setelah Anas Urbaningrum menyatakan mundur dan keluar dari partai setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan Demokrat akan menggelar Kongres Luar Biasa untuk memilih ketua umum baru. Ada sejumlah nama beredar, di antaranya dari kalangan internal partai seperti Marzuki Alie, dan nama-nama dari luar Demokrat yaitu Djoko Suyanto dan Pramono Edhie.

Marzuki Alie sempat mengatakan siap maju menjadi Ketua Umum Demokrat jika dikehendaki kader partai. "Saya ini orangnya selalu melaksanakan kewajiban. Kalau ada niat kader, harus dihargai. Jadi ketua umum atau tidak, nanti akan ada di kongres," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Namun, dia mengatakan, peluang kader lain juga sama besarnya untuk mengisi kursi jabatan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com