Menggebuk Macan dan Lalat Korupsi

RENÉ L PATTIRADJAWANE

Di China, kedua lembaga yang disebut lianghui (dua konferensi), yakni Kongres Rakyat Nasional China (semacam DPR/MPR di Indonesia) dan Konferensi Rakyat untuk Politik Konsultatif China (semacam DPA), bersidang mulai Selasa (5/3). Kedua lembaga ini menjadi stempel penting memberikan apa yang disebut tianming (mandat langit) dalam budaya politik China.

Melalui lianghui ini, yang akan bersidang selama dua pekan, legitimasi kekuasaan Partai Komunis China (PKC) memperoleh ”mandat langit” yang berlangsung setiap lima tahun, baik untuk menentukan para pejabat mulai presiden, perdana menteri, sampai para menteri maupun menetapkan program kerja pemerintah. Kedua lembaga politik tertinggi China ini adalah bagian dari proses legitimasi kekuasaan komunisme China selama lebih dari 90 tahun.

Lianghui yang melegitimasi kekuasaan politik China pada kepemimpinan generasi kelima menggantikan Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao disebut sebagai stempel karena proses peralihan kekuasaan politik pemerintahan China selesai dibahas dalam Kongres PKC, akhir 2012. Kongres Rakyat Nasional (KRN) tinggal melegitimasi kekuasaannya.

Mengikuti aktivitas pengukuhan generasi kelima baru China menimbulkan pertanyaan, apa yang akan dilakukan PKC dalam melaksanakan ”mandat langit” ini sebagai penguasa yang memiliki legitimasi 1,3 miliar warga China. Bagaimana generasi baru kepemimpinan China ini melaksanakan mandat reformasi yang membawa kemakmuran selama lebih dari tiga dekade untuk memasuki dekade ketiga abad ke-21?

Sejak tahun 1978, pendapatan per kapita rakyat China tumbuh dari sekitar 225 dollar AS menjadi 6.000 dollar AS dan berhasil mengangkat lebih dari 600 juta orang dari ambang batas kemiskinan. Namun, persoalan yang dihadapi oleh Sekretaris Jenderal PKC Xi Jinping, yang akan menjadi presiden RRC dalam kongres ini, menjadi tidak mudah. Situasi perekonomian global yang tidak menentu menyebabkan mesin pertumbuhan China yang mengandalkan ekspor terentak. Pasar tradisional Amerika Serikat dan kawasan Eropa tidak lagi mampu menerima produk China yang sangat masif.

Berbeda dengan pendahulunya, persoalan yang dihadapi tujuh anggota Komite Tetap Politbiro PKC yang menjadi elite politik baru China ini lebih rumit. Ketimpangan pendapatan, penurunan laju pertumbuhan ekonomi, dan jejaring internet yang menjadi kekuatan baru menjadi ancaman serius legitimasi komunisme China.

Xi Jinping sebagai presiden China pun harus menghadapi masalah pelik meningkatnya nasionalisme, yang bisa menjadi jalan menuju konflik terbuka dengan negara-negara tetangga. Sebagai Sekjen PKC, Xi pun menghadapi ulah birokrat komunis yang sangat korup dan terlibat dalam berbagai skandal, dari kader paling atas sampai terbawah.

Renmin Ribao (Harian Rakyat), organ penting PKC, dalam ulasan hari Senin (4/3) menulis tentang kebijakan antikorupsi yang disebut ”laohu cangying yiqi da” (sama-sama menggebuk macan dan lalat). Namun, banyak pengamat tidak yakin Xi Jinping di dalam sistem demokrasi konsultasi sosialis mampu menyelesaikan persoalan korupsi dalam waktu dekat.

Banyak faktor yang harus diperhatikan Xi Jinping untuk bisa melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam mempersempit ketimpangan sosial yang terjadi di China. Faktor tidak efisiennya birokrasi pemerintah yang besar, seperti Kementerian Kereta Api yang memiliki sistem sendiri dari kepolisian sampai yudikatif, adalah persoalan mendesak melakukan reformasi transportasi China yang masif.

Bahkan, ketika China menjadi pengimpor minyak terbesar melewati posisi AS, menjadi faktor lain yang akan menentukan kelangsungan mesin ekonomi China. Tatanan geopolitik China akan berubah drastis dan menjadi semakin agresif dalam menopang kebangkitannya sebagai kekuatan global.