Kompas.com - 05/03/2013, 21:43 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar memperingati hari ulang tahunnya yang ke-45 di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (5/3/2013). Di dalam perayaan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto melakukan kilas balik atas jasa tokoh-tokoh Golkar.

Tapi, kilas balik hanya dimulai dari era Presiden BJ Habibie. Setya mengatakan Partai Golkar belajar banyak dari sosok Habibie, terutama soal demokrasi. "Pak Habibie lah yang pertama meletakkan demokrasi di negeri ini. Di masa Bapak menjadi presiden, demokrasi tumbuh dan berkembang sehingga dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia," ujar Setya.

Kepercayaan Habibie kepada Golkar, lanjut Setya, juga ditunjukkan dari kepemilikan kartu identitas Habibie. "Pak Habibie hanya punya tiga kartu yaitu KTP, paspor Indonesia, dan Kartau Tanda Anggota Golkar," ujar dia.

Berikutnya, Setya menuturkan jasa Akbar Tanjung, salah satu tokoh senior yang pernah juga menjadi Ketua Umum partai berlambang pohon beringin ini. Dari Akbar, ujar Setya, Golkar belajar tentang kepiawaian dan ketenangannya dalam berpolitik.

Gaya Akbar ini, sebut Setya, mampu melepaskan Golkar dari ujian berat pada masa awal demokrasi. "Tidak hanya itu, Akbar Tanjung tidak hanya menyelamatkan partai ini tetapi bahkan mampu membawa kesuksesan pada Pemilu 2004, Partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu," kata Setya.

Berikutnya, giliran jasa Jusuf Kalla yang dipaparkan anggota Komisi III DPR ini. Menurut dia gaya kepemimpinan Jusuf Kalla yang pernah pula menjadi ketua umum partai dan menjadi Wakil Presiden ke-10 Indonesia, memberikan insipirasi tersendiri.

Setya mengatakan Jusuf Kalla dengan kenegarawanannya bisa menyelesaikan konflik di berbagai daerah. "Pak Jusuf Kalla bisa menjaga keutuhan (dan) tetap kokohnya NKRI, sesuai roh dan jati diri Indonesia," ucapnya.

Terakhir, jasa Aburizal Bakrie yang dituturkan Setya, dia sebut sebagai pembimbing fraksi Partai Golkar. Ical, kata dia, mengajarkan tentang keterbukaan, ketegasan, dan toleransi dalam berpolitik. "Demokrasi bukan tujuan tapi sarana mencapai kemakmuran," imbuh Setya.

Perhelatan puncak perayaan HUT ke-45 Fraksi Partai Golkar dihadiri sejumlah politisi senior partai ini. Seperti, BJ Habibie, Akbar Tanjung, Agung Laksono, Sharif Tjijip Sutardjo, Fadel Muhammad, Andi Matalata, dan Theo L Sambuaga. Hadir pula sejumlah pimpinan rraksi di DPR dari partai lain, antara lain Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Puan Maharani, dan Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin. Sekretaris Setgab Syarifudin Hasan juga turut hadir dalam acara ini.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Nasional
    Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

    Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

    Nasional
    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

    Nasional
    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

    Nasional
    Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

    Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

    Nasional
    Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

    Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

    Nasional
    Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

    Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

    Nasional
    Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

    Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

    Nasional
    Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

    Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

    Nasional
    JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

    JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

    Nasional
    Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

    Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

    Nasional
    UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

    UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

    Nasional
    KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

    KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

    Nasional
    UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

    UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

    Nasional
    'Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?'

    "Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.