Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Politik, SBY Tak Perlu Tanggapi Laporan Intelijen

Kompas.com - 04/03/2013, 20:43 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu menanggapi laporan intelijen terkait adanya rencana elite politik atau kelompok tertentu yang akan membuat gonjang-ganjing pemerintahannya.

Menurut dia, tanggapan elite politik dan kelompok tertentu atas masalah internal Partai Demokrat tidak dapat diartikan akan mengganggu stabilitas pemerintahan SBY yang disokong Partai Demokrat.

"Sekarang ini tahun politik, kalau ada orang yang komentar dan ambil momentum itu tidak perlu ditanggapi SBY. Semuanya pasti akan menjaga pemerintahan ini berakhir di 2014," kata Pramono di Gedung MK, Jakarta, Senin (4/3/2013).

Pramono menjelaskan, persoalan Partai Demokrat seyogyanya memang diselesaikan secara internal. Namun, tidak dapat dipungkiri ada elite politik dari parpol lain yang memanfaatkan masalah internal Demokrat.

"Ada yang tidak sabar memang soalnya persoalan Demokrat sudah dibawa keluar dan berlebihan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar dari jalur demokrasi. Ia meminta agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

Hal itu dikatakan Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu kemarin, menyikapi pantauannya dan laporan Badan Intelijen Negara yang diterima terkait kondisi perpolitikan di Indonesia.

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu, tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Namun, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjing negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," katanya.

Presiden mengatakan, seharusnya semua pihak menjaga stabilitas politik sepanjang tahun ini dan tahun 2014 agar pemilu 2014 bisa berjalan demokratis, aman, dan tertib. Jika negara terguncang, kata dia, tidak baik untuk kehidupan ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com