Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Politik, SBY Tak Perlu Tanggapi Laporan Intelijen

Kompas.com - 04/03/2013, 20:43 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu menanggapi laporan intelijen terkait adanya rencana elite politik atau kelompok tertentu yang akan membuat gonjang-ganjing pemerintahannya.

Menurut dia, tanggapan elite politik dan kelompok tertentu atas masalah internal Partai Demokrat tidak dapat diartikan akan mengganggu stabilitas pemerintahan SBY yang disokong Partai Demokrat.

"Sekarang ini tahun politik, kalau ada orang yang komentar dan ambil momentum itu tidak perlu ditanggapi SBY. Semuanya pasti akan menjaga pemerintahan ini berakhir di 2014," kata Pramono di Gedung MK, Jakarta, Senin (4/3/2013).

Pramono menjelaskan, persoalan Partai Demokrat seyogyanya memang diselesaikan secara internal. Namun, tidak dapat dipungkiri ada elite politik dari parpol lain yang memanfaatkan masalah internal Demokrat.

"Ada yang tidak sabar memang soalnya persoalan Demokrat sudah dibawa keluar dan berlebihan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar dari jalur demokrasi. Ia meminta agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

Hal itu dikatakan Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu kemarin, menyikapi pantauannya dan laporan Badan Intelijen Negara yang diterima terkait kondisi perpolitikan di Indonesia.

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu, tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Namun, kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjing negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," katanya.

Presiden mengatakan, seharusnya semua pihak menjaga stabilitas politik sepanjang tahun ini dan tahun 2014 agar pemilu 2014 bisa berjalan demokratis, aman, dan tertib. Jika negara terguncang, kata dia, tidak baik untuk kehidupan ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com