Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Belum Rencana Periksa Anas terkait Century

Kompas.com - 04/03/2013, 18:01 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi belum berencana memanggil mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Century. Demikian yang disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (4/3/2013).

“KPK tidak ada rencana panggil Anas terkait Century, tetapi KPK berencana panggil Anas dalam kaitan dengan kasus Hambalang,” ujar Johan. Pernyataan ini merupakan tanggapan atas informasi baru yang diterima tim kecil dari Tim Pengawas Century (Timwas Century) saat berkunjung ke rumah Anas hari ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung 2,5 jam di rumah Anas tersebut, tim kecil mendapat empat nama baru yang selama ini belum terungkap ke publik. Meskipun demikian, menurut Johan, KPK membuka pintu jika Anas berniat menyampaikan informasi yang dimilikinya itu. “Kalau memang Anas Urbaningrum itu punya data atau informasi mengenai Century, kita anggap sama dengan masyarakat lain yang punya informasi data apa pun itu bisa disampaikan ke KPK. Tetapi, KPK tidak memanggil Anas dalam konteks kasus Century,” ungkap Johan.

Anggota Timwas Century, Hendrawan Supratikno, mengungkapkan, keempat nama itu berasal dari partai politik dan relevan dengan kasus Century. “Karena diduga (empat orang itu) mengetahui banyak,” kata Hendrawan.

Namun, anggota Komisi VI DPR ini belum mau mengungkap keempat nama itu lantaran menyangkut nama baik orang. Hendrawan pun menuturkan, tim kecil masih menunggu bukti-bukti lanjutan yang dimiliki Anas.

Wacana mengenai rencana Anas membongkar skandal bailout Century ini diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Hanura Yuddy Chrisnandi, tidak lama setelah KPK menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang.

Bukan hanya Yuddy, mantan Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Muhammad Rahmad juga mengungkapkan, Anas bertekad untuk berdiri di barisan terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ia meyakini, Anas punya data terkait penyelewengan sejumlah kasus, termasuk dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Apa Kabar Kasus Century?
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Nasional
    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Nasional
    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com