Kompas.com - 04/03/2013, 16:29 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga kini masih melakukan audit megaproyek Hambalang tahap II. Dalam audit tahap II tersebut, BPK menelusuri lebih dari 10 orang anggota Komisi X DPR terkait penganggaran proyek pelatihan atlet tersebut. BPK sendiri tidak dapat menentukan waktu berakhirnya audit tahap II itu. Pasalnya, masih terbuka kemungkinan jumlah anggota DPR yang ditelusuri dapat bertambah.

"Jadi, kami menelusuri pihak-pihak yang mengetahui penganggaran dan penentuan jumlah maupun perpindahan (anggaran) dari proyek single budget menjadi multiyears itu," kata anggota BPK Ali Masykur Musa di Gedung MK, Jakarta, Senin (4/3/2013).

Ali menambahkan, penelusuran terhadap belasan anggota dewan itu termasuk meminta konfirmasi mereka atas proyek Hambalang. Konfirmasi itu, kata Ali, untuk mengetahui penentu kebijakan anggaran proyek pelatihan atlet Hambalang.

Menurutnya, konfirmasi itu juga akan menjadi data BPK dalam audit tahap II. Pasalnya, BPK memiliki wewenang dalam memutuskan data politik yang menyangkut politik anggaran maupun penentuan angka proyek sendiri. "Kami sekarang fokus di dua hal. Pertama, sampling dari pemeriksaan yang pertama itu kan belum menampung semua angka seluruh proyek yang ada, kemudian yang kedua juga menyangkut besarnya kerugian negara. Berikutnya itu yang akan diputuskan dari proses pemeriksaan di tahap kedua ini," tuturnya.

Saat disinggung adakah dalam tahap kedua Hambalang ditemui aliran dana ke Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Ali mengaku tidak mengetahuinya. Sebab, dia tidak dalam posisi menelusuri keterlibatan orang per orang menyangkut proses pelaksana pemenang tender dalam proyek pelatihan atlet itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

    [POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

    Nasional
    Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

    Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

    Nasional
    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Nasional
    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    Nasional
    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Nasional
    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

    Nasional
    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Nasional
    Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Nasional
    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    Nasional
    Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Nasional
    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Nasional
    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.