Kompas.com - 02/03/2013, 15:13 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta S Pane mengusulkan adanya sistem kontrol atau pengawasan untuk kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Sistem ini bisa mengantisipasi munculnya tindak kekerasan, sebagaimana diduga dilakukan oknum anggota Densus 88 pada tersangka teroris.

"Laporan (dugaan kekerasan) tersebut harus membuat Polri, Pemerintah, dan legislatif agar segera membuat sistem kontrol yang ketat terhadap kinerja Densus 88," tegas Neta, di Jakarta, Sabtu (2/3/2013). Selama ini, ujar dia, praktis tidak ada kontrol terhadap kinerja Densus.

Neta juga mendesak Mabes Polri segera menanggapi serius laporan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, soal dugaan kekerasan tersebut. Dalam laporannya, Din menunjukkan rekaman video berisi aksi kekerasan yang berpotensi melanggar HAM.

Menurut Neta dugaan pelanggaran HAM oleh anggota Densus 88 sebenarnya bukan hanya kali ini diketahui publik. "Selama ini sebenarnya sudah banyak keluhan publik terhadap sikap dan perilaku Densus 88," tegas dia. Keluhan tersebut, ujar Neta, antara lain menyoroti anggota Densus yang cenderung menjadi algojo ketimbang sebagai aparat penegak hukum.

"(Kalau aparat hukum seharusnya) melumpuhkan tersangka untuk kemudian dibawa ke pengadilan," kata dia. Jika kinerja Densus selalu mengarah pada pelanggaran hukum, Neta menyarankan Polri membubarkan pasukan antiteror berlambang burung hantu itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama pimpinan sejumlah ormas Islam tingkat pusat menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2013), untuk menunjukkan adanya video kekerasan tersebut. Din mengatakan, dalam video itu Densus melakukan dugaan pelanggaran HAM pada tersangka teroris.

Tersangka diikat pada kaki tangan, dinjak-dinjak, kemudian ditembaki. Menurut Din, hal tersebut merupakan tindak penganiayaan luar biasa dan masuk pada pelanggaran HAM. Kepolisian berjanji akan melakukan penyelidikan dan penegakan hukum yang transparan atas laporan tersebut.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

Nasional
UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

Nasional
Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Nasional
Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Nasional
UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

Nasional
Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Nasional
Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Nasional
Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Nasional
UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

Nasional
UPDATE 24 Mei: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 5.893.628, Tambah 288

UPDATE 24 Mei: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 5.893.628, Tambah 288

Nasional
UPDATE 24 Mei: Ada 2.933 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Mei: Ada 2.933 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemerintah Berencana Tambah 10 'Rest Area' di Tol Rute Jakarta-Semarang untuk Fasilitasi Pemudik

Pemerintah Berencana Tambah 10 "Rest Area" di Tol Rute Jakarta-Semarang untuk Fasilitasi Pemudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.