KAHMI dan HMI Ambon Yakin Anas Telah Dizalimi

Kompas.com - 01/03/2013, 21:38 WIB

AMBON, KOMPAS.com — Ratusan kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang tergabung dalam Korps Alumni HMI (KAHMI) Kota Ambon menggelar yasinan dan doa bersama di sekretariat HMI Cabang Ambon di kawasan Ruko Batu Merah, Ambon, Jumat (1/3/2013) malam.

Doa bersama ini dilakukan sebagai bentuk dukungan moral KAHMI dan HMI Cabang Ambon kepada mantan Ketua Umum PB HMI periode 1997-1999, Anas Urbaningrum, yang saat ini tengah menghadapi masalah hukum di KPK. Selain doa bersama, ratusan kader dan alumni HMI Ambon ini juga mendiskusikan perkembangan penanganan hukum oleh KPK terhadap Anas serta sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan KAHMI dan HMI Cabang Ambon.

Tampak hadir dalam kegiatan doa bersama tersebut puluhan alumni HMI Ambon yang tersebar di berbagai level birokrasi pemerintahan, partai politik, legislatif, dan akademisi.

Ketua KAHMI Kota Ambon Muhammad Zen Nuhuyanan kepada wartawan mengatakan, KAHMI Kota Ambon secara institusi tetap memberikan dukungan moral terhadap Anas dalam menjalani proses hukum yang tengah dihadapi.


"Ini bentuk dukungan kami kepada saudara Anas Urbaningrum. Soal proses hukum, kita tidak akan mencampuri. Namun, sebagai mantan Ketua Umum HMI, kami tetap akan membela saudara Anas karena kami meyakini Anas tidak bersalah," tegas Zen.

Zen mengungkapkan, KAHMI Kota Ambon tetap akan mengawal proses hukum Anas di KPK hingga tuntas dan siap mengambil sejumlah kebijakan strategis jika Anas diperlakukan tidak adil dalam proses hukum. Soal apakah kasus Anas sarat muatan politik dan intervensi kekuasaan, Zen menilai bahwa penetapan Anas sebagai tersangka sangat tendensius dan terkesan dipengaruhi kekuatan politik kekuasaan. Meski demikian, Zen tetap percaya KPK akan menjalankan tugasnya secara baik.

"Hemat kami, Anas dizalimi. Kami menilai, ada pengaruh intervensi politik untuk menetapkan Anas sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami minta KPK agar transparan dalam menjalankan tugasnya. Jika tidak terbukti, nama baiknya harus dipulihkan," ujarnya.

Ketua Umum HMI Cabang Ambon Mahmud Latif menilai, penetapan Anas sebagai tersangka merupakan sebuah kriminalisasi. Sebab, sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Hambalang, ada sejumlah kejanggalan yang terjadi, seperti bocornya sprindik dan tekanan terhadap KPK untuk menjadikan Anas sebagai tersangka.

Menurutnya, hingga kini, pihaknya terus memantau perkembangan kasus hukum Anas Urbaningrum sehingga KPK diminta dapat melakukan tugasnya secara independen.

"Kita tahu senior kita hanya sebagai korban konspirasi politik, makanya kita minta KPK dapat memperlakukan Anas secara adil. Jika tidak, kita akan menggelar aksi besar-besaran," ancamnya.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

    Terkini Lainnya

    Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

    Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

    Nasional
    Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

    Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

    Nasional
    Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

    Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

    Nasional
    Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

    Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

    Nasional
    Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

    Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

    Nasional
    Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

    Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

    Nasional
    KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

    KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

    Nasional
    Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

    Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

    Nasional
    Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

    Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

    Nasional
    Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

    Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

    Nasional
    'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

    "Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

    Nasional
    Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

    Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

    Nasional
    Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

    Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

    Nasional
    Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

    Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

    Nasional
    Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

    Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

    Nasional

    Close Ads X