Pengamat: Parpol Tak Bisa Cari Dana Kecuali Korupsi

Kompas.com - 01/03/2013, 20:50 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi yang dilakukan para politikus dinilai merupakan muara persoalan dari sulitnya akses partai politik mencari dana. Undang-undang partai politik yang ada saat ini masih terlalu mengekang partai untuk mencari sumber dana kegiatan politiknya.

"Kalau di undang-undang parpol, semangatnya buat parpol tidak bisa cari pendanaan lain kecuali korupsi karena dana asing enggak boleh, punya badan usaha enggak boleh, sementara dana APBN kecil sekali," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi yang diadakan Angkatan Muda Restorasi Indonesia (AMRI) di Jakarta, Jumat (1/3/2013).

Ia menilai kondisi itu bertolak belakang dengan realita partai di Indonesia yang membutuhkan dana besar. Ia menyarankan agar dilakukan sebuah perubahan sistem politik dengan hadirnya undang-undang keuangan partai. Burhanuddin berpendapat, undang-undang itu dapat mengatur sistem pendanaan partai secara jelas, termasuk pengeluaran dan pendapatan serta sanksi. Hal itu menuntut parpol untuk bisa melakukan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya aturan yang jelas, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut yakin bahwa kebocoran uang negara akibat korupsi bisa diredam. "Lebih baik diatur jelas, daripada tidak diatur menjadi remang-remang. Remang-remang ini yang kerap dimanfaatkan partai, sehingga kebocoran yang terjadi semakin besar," kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menyoroti persoalan ideologi partai di Indonesia yang tak lagi terpisah secara jelas. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai dengan ideologi yang berbeda antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Sumber dana dari dua partai itu terpisah berdasarkan ideologi.

"Kalau Demokrat, penyokong dananya pasti pengusaha obat dan pendidikan. Sementara Partai Republik, penyokong dananya adalah pengusaha senjata. Sedangkan di Indonesia, semua pengusaha kasih ke partai yang berpeluang menang bukan karena ideologi," ucap Burhanuddin.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

    Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

    Nasional
    Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

    Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

    Nasional
    Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

    Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

    Nasional
    Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

    Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

    Nasional
    1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

    1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

    Nasional
    Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

    Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

    Nasional
    Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

    Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

    Nasional
    Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

    Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

    Nasional
    Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

    Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

    Nasional
    Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

    Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

    Nasional
    Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

    Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

    UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

    Nasional
    Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

    Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

    Nasional
    UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

    UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

    Nasional
    UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

    UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X