Pengamat: Parpol Tak Bisa Cari Dana Kecuali Korupsi

Kompas.com - 01/03/2013, 20:50 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi yang dilakukan para politikus dinilai merupakan muara persoalan dari sulitnya akses partai politik mencari dana. Undang-undang partai politik yang ada saat ini masih terlalu mengekang partai untuk mencari sumber dana kegiatan politiknya.

"Kalau di undang-undang parpol, semangatnya buat parpol tidak bisa cari pendanaan lain kecuali korupsi karena dana asing enggak boleh, punya badan usaha enggak boleh, sementara dana APBN kecil sekali," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi yang diadakan Angkatan Muda Restorasi Indonesia (AMRI) di Jakarta, Jumat (1/3/2013).

Ia menilai kondisi itu bertolak belakang dengan realita partai di Indonesia yang membutuhkan dana besar. Ia menyarankan agar dilakukan sebuah perubahan sistem politik dengan hadirnya undang-undang keuangan partai. Burhanuddin berpendapat, undang-undang itu dapat mengatur sistem pendanaan partai secara jelas, termasuk pengeluaran dan pendapatan serta sanksi. Hal itu menuntut parpol untuk bisa melakukan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan adanya aturan yang jelas, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut yakin bahwa kebocoran uang negara akibat korupsi bisa diredam. "Lebih baik diatur jelas, daripada tidak diatur menjadi remang-remang. Remang-remang ini yang kerap dimanfaatkan partai, sehingga kebocoran yang terjadi semakin besar," kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menyoroti persoalan ideologi partai di Indonesia yang tak lagi terpisah secara jelas. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai dengan ideologi yang berbeda antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Sumber dana dari dua partai itu terpisah berdasarkan ideologi.

"Kalau Demokrat, penyokong dananya pasti pengusaha obat dan pendidikan. Sementara Partai Republik, penyokong dananya adalah pengusaha senjata. Sedangkan di Indonesia, semua pengusaha kasih ke partai yang berpeluang menang bukan karena ideologi," ucap Burhanuddin.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

    Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

    Nasional
    Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

    Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

    Nasional
    Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

    Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

    Nasional
    Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

    Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

    Nasional
    Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

    Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

    Nasional
    Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

    Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

    Nasional
    JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

    JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

    Nasional
    Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

    Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

    Nasional
    PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

    PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

    Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

    Nasional
    Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

    Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

    Nasional
    Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

    Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

    Nasional
    Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

    Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

    Nasional
    Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

    Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X