Presiden : Jangan Ada Lagi Korupsi APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kepada seluruh pejabat negara, baik di eksekutif maupun legislatif untuk belajar dari pengalaman masa lalu dalam implementasi APBN. Hingga akhir masa jabatan, Presiden berharap agar jangan ada lagi penyimpangan dalam penggunaan APBN.

"Kita tidak ingin di masa depan ada masalah-masalah terkait APBN, apakah penyimpangan, kejahatan korupsi yang melibatkan oknum DPR maupun oknum pemerintah," kata Presiden ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/2/2013 ). Rapat ini mengagendakan pembahasan anggaran pendidikan 2013.

Menteri yang hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, serta Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Presiden mengatakan, harapan itu sudah disampaikannya ketika bertemu dengan empat pimpinan DPR beberapa waktu lalu. Pimpinan DPR, kata dia, sepakat bersama-sama dengan pemerintah untuk mencegah penyimpangan APBN.

Terkait anggaran pendidikan, Presiden menginstruksikan agar jangan ada hambatan dalam implementasinya. Presiden menginstruksikan anggaran harus digunakan tepat waktu dan tepat sasaran, agar target pembangunan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia tercapai.

"Mendikbud laporkan ke saya, Wapres (Boediono) juga sampaikan hal sama. Perlu ada koordinasi yang baik di pemerintahan untuk implementasi anggaran pendidikan ini, sekaligus koordinasi antara pemerintah dengan DPR jangan sampai ada yang tidak klop," tegas Presiden.