Kompas.com - 28/02/2013, 13:53 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman mengatakan, Komisi III tidak pernah membahas proyek simulator ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. 

"Tidak membahas proyek, Komisi III tidak membahas proyek," kata Benny seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, Kamis (28/2/2013)..

Politikus Partai Demokrat itu mengaku telah menjelaskan kepada penyidik KPK mengenai tugas dan fungsinya sebagai ketua Komisi III DPR saat proyek simulator SIM dilaksanakan. Benny juga mengaku telah menjelaskan tugas dan fungsi anggota Komisi III dan Badan Anggaran di Komisi III yang berkaitan dengan pembahasan rencana kerja dan rencana anggaran yang diajukan Pemerintah.

"Apa tugas dan fungsi anggota Dewan, khusus berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi III dan Badan Anggaran di Komisi III,” ujarnya.

Mengenai indikasi aliran dana ke DPR terkait dengan proyek simulator SIM ini, Benny mengaku belum tahu dan meminta publik menunggu hasil pemeriksaan KPK.

Pernyataan Benny yang mengatakan tidak ada pembahasan proyek simulator SIM di Komisi III DPR ini berbeda dengan yang pernaj disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo.

Seusai diperiksa sebagai saksi simulator SIM beberapa waktu lalu, Herry mengungkapkan kalau realisasi anggaran proyek simulator SIM 2011, lebih besar dari anggaran yang semula diajukan Kepolisian RI. Menurut Herry, nilai anggaran proyek itu disahkan DPR.

Nilai anggaran yang disahkan DPR ini, katanya, lebih besar dari yang semula diajukan karena adanya penambahan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor Polri ke negara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010, katanya, institusi Polri selaku lembaga negara berhak menggunakan 90 persen dari PNBP yang disetorkannya ke negara untuk membiayai kegiatan lembaga tersebut. Adapun, nilai PNBP yang disetor Polri ke negara tahun 2011, kata Herry, sekitar Rp 3 triliun.

Dia menjelaskan, semula PNBP ditetapkan pagunya terlebih dahulu melalui pembahasan Kementerian Keuangan dengan kementerian atau lembaga terkait. Kemudian, data-data yang diperoleh dari pembahasan pagu tersebut dimasukkan dalam RAPBN yang diusulkan pemerintah secara keseluruhan. Setelahnya, usulan pagu tersebut diajukan dan dibahas di DPR melaui nota keuangan.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

    Nasional
    Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

    Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

    Nasional
    Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

    Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

    Nasional
    IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

    IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

    Nasional
    Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

    Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

    Nasional
    Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

    Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

    Nasional
    Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

    Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

    Nasional
    Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

    Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

    Nasional
    Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

    Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

    Nasional
    Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

    Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

    Nasional
    Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

    Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

    Nasional
    Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

    Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

    Nasional
    Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

    Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

    Nasional
    RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

    RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

    Nasional
    Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

    Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.