Kompas.com - 28/02/2013, 12:58 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama pimpinan sejumlah ormas Islam tingkat pusat menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2013). Din menyampaikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri kepada tersangka kasus terorisme.

"Secara khusus kami datang untuk melaporkan ada bukti berupa video yang mengandung gambar tentang pemberantasan teroris. Kami tidak tahu di mana dan kapan, tetapi sangat jelas mengindikasikan pelanggaran HAM berat," ujar Din di Mabes Polri, Kamis (28/2/2013). Dia mengatakan dalam video tersebut Densus melakukan kekerasan pada tersangka teroris. Namun, tidak terdapat keterangan waktu dan lokasi kejadian.

Video itu, sebut Din, dikirimkan oleh orang tak dikenal yang diterimanya seminggu lalu. "(Video) penyiksaan terhadap tersangka teroris dan luar biasa. Diikat kaki tangan, ditembak, dinjak-dinjak, dan ada yang bernada nuansa keagamaan," terangnya.

Menurut Din aksi terorisme jangan dikaitkan denngan agama Islam. Umat Islam, tegas dia, juga mendukung pemberantasan terorisme, namun jangan sampai melakukan pelanggaran HAM dalam menanganinya."Jangan menyentuh lambang-lambang dan simbol-simbol agama. Sebab kalau ini terjadi, justru akan kontraproduktif. Umat Islam yang mayoritas sangat menentang terorisme juga akan tersentuh hatinya," ujarnya.

Din meminta Kapolri mengevaluasi kinerja Densus 88 itu. Selain itu, ia mendesak Kapolri untuk menindaklanjuti oknum Densus yang terlihat jelas dalam video tersebut. Menurut Din, Kapolri pun telah menyatakan komitmennya untuk menindak tegas anggotanya jika melakukan pelangggaran. "Beliau komit menindak, termasuk anggotanya sendiri. Yang penting ke depan jangan terulang lagi. Itu yang kami tekankan sekali," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Demokrat Disarankan Genjot Elektabilitas AHY Sambil Cari Mitra Koalisi

Nasional
Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Nasional
Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Jelang Wukuf, Obat dan Alkes untuk Jemaah Haji RI Mulai Dikirim ke Arafah

Nasional
Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

Nasional
Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Nasional
Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Nasional
Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.