Mulyono: Anas Tahu dari Awal

Kompas.com - 28/02/2013, 01:45 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, kembali menyatakan bahwa dia pernah dimintai tolong untuk mengurus tanah proyek Hambalang oleh Anas Urbaningrum.

Mulyono mengatakan hal itu seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, Rabu (27/2), di Jakarta. Mulyono mengatakan, saat itu, Anas menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat.

”Tempo hari ditanya oleh Pak Anas dan Nazaruddin, minta tolong ditanyakan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) masalah tanah Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga). Ya, sudah saya tanyakan. Sebulan berikutnya, Managam (Sekretaris Utama BPN Managam Manurung) bilang, ini tolong diambil, sudah jadi suratnya. Ya, saya ambil saja,” ujar Mulyono seusai diperiksa penyidik KPK.

Saat ditanya apakah ada keterlibatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam proyek Hambalang, Mulyono membantah hal tersebut. Menurut dia, proyek Hambalang sejak awal diketahui Anas dan Nazaruddin. ”Itu, kan, awal-awal dari Pak Anas dan Pak Nazar setelah jadi anggota Dewan,” ujarnya.

Dalam sejumlah kesempatan selama ini, Anas selalu mengatakan tidak tahu-menahu soal kasus Hambalang.

Kemarin, KPK mulai memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka Anas. Selain Mulyono, KPK juga memeriksa Frans Guna Wijaya dari swasta sebagai saksi. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan sopir pribadi Anas, Nurachmad Rusdam, tetapi yang bersangkutan tidak datang.

”KPK ini bekerja dan berusaha dengan cepat menyelesaikan kasus yang sedang dalam penyidikan. Tapi, dari sisi materi, ada tahapan-tahapan mana yang lebih dulu untuk kepentingan penyidikan, mana yang lebih dulu diperiksa, saksi atau tersangka. Ini teknis saja,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Johan mengatakan, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan Anas dan mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng sebagai tersangka kasus ini.

Transaksi politik

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan berharap kasus Hambalang dengan tersangka Anas dicegah untuk dijadikan transaksi politik. Jika tidak, pembongkaran kasus ini bisa tersendat karena pihak- pihak yang terlibat bisa saling menyandera. Untuk itu, KPK harus lebih agresif dalam mengusut kasus ini.

Diberitakan sebelumnya, ketika menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Anas mengisyaratkan untuk membuka ”halaman-halaman” berikutnya terkait kasus ini.

Menurut Ade, kasus Hambalang termasuk korupsi politik yang melibatkan banyak pihak terkait dalam pusaran kekuasaan. Para tersangka semestinya saling terkait. Untuk itu, Anas sebaiknya benar-benar membantu membongkar kasus ini.

Jika merujuk pada informasi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, ada banyak nama yang disebutkan menerima aliran dana Hambalang. Informasi itu bisa dikembangkan dengan meminta keterangan kepada nama-nama itu. (bil/iam)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X