Mulyono: Anas Tahu dari Awal

Kompas.com - 28/02/2013, 01:45 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, kembali menyatakan bahwa dia pernah dimintai tolong untuk mengurus tanah proyek Hambalang oleh Anas Urbaningrum.

Mulyono mengatakan hal itu seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, Rabu (27/2), di Jakarta. Mulyono mengatakan, saat itu, Anas menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat.

”Tempo hari ditanya oleh Pak Anas dan Nazaruddin, minta tolong ditanyakan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) masalah tanah Kemenpora (Kementerian Pemuda dan Olahraga). Ya, sudah saya tanyakan. Sebulan berikutnya, Managam (Sekretaris Utama BPN Managam Manurung) bilang, ini tolong diambil, sudah jadi suratnya. Ya, saya ambil saja,” ujar Mulyono seusai diperiksa penyidik KPK.

Saat ditanya apakah ada keterlibatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam proyek Hambalang, Mulyono membantah hal tersebut. Menurut dia, proyek Hambalang sejak awal diketahui Anas dan Nazaruddin. ”Itu, kan, awal-awal dari Pak Anas dan Pak Nazar setelah jadi anggota Dewan,” ujarnya.

Dalam sejumlah kesempatan selama ini, Anas selalu mengatakan tidak tahu-menahu soal kasus Hambalang.

Kemarin, KPK mulai memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka Anas. Selain Mulyono, KPK juga memeriksa Frans Guna Wijaya dari swasta sebagai saksi. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan sopir pribadi Anas, Nurachmad Rusdam, tetapi yang bersangkutan tidak datang.

”KPK ini bekerja dan berusaha dengan cepat menyelesaikan kasus yang sedang dalam penyidikan. Tapi, dari sisi materi, ada tahapan-tahapan mana yang lebih dulu untuk kepentingan penyidikan, mana yang lebih dulu diperiksa, saksi atau tersangka. Ini teknis saja,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Johan mengatakan, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan Anas dan mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng sebagai tersangka kasus ini.

Transaksi politik

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan berharap kasus Hambalang dengan tersangka Anas dicegah untuk dijadikan transaksi politik. Jika tidak, pembongkaran kasus ini bisa tersendat karena pihak- pihak yang terlibat bisa saling menyandera. Untuk itu, KPK harus lebih agresif dalam mengusut kasus ini.

Diberitakan sebelumnya, ketika menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Anas mengisyaratkan untuk membuka ”halaman-halaman” berikutnya terkait kasus ini.

Menurut Ade, kasus Hambalang termasuk korupsi politik yang melibatkan banyak pihak terkait dalam pusaran kekuasaan. Para tersangka semestinya saling terkait. Untuk itu, Anas sebaiknya benar-benar membantu membongkar kasus ini.

Jika merujuk pada informasi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, ada banyak nama yang disebutkan menerima aliran dana Hambalang. Informasi itu bisa dikembangkan dengan meminta keterangan kepada nama-nama itu. (bil/iam)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanpa Puan dan Cak Imin, Paripurna DPR Dihadiri 306 Wakil Rakyat

Tanpa Puan dan Cak Imin, Paripurna DPR Dihadiri 306 Wakil Rakyat

Nasional
Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Nasional
Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Nasional
Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Nasional
Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Nasional
KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

Nasional
Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Nasional
Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X