Kompas.com - 27/02/2013, 20:05 WIB
Penulis Amir Sodikin
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (27/2/2013), kembali menyidangkan perkara dugaan korupsi bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan terdakwa Direktur PT Sumigita Jaya Herlan bin Ompo dan Direktur PT Green Planet Indonesia Ricksy Prematuri.

Para saksi dicecar soal pencampuran tanah terkontaminasi minyak dengan tanah yang sedikit terkontaminasi. Mereka menyatakan, pencampuran itu dibolehkan oleh ketentuan yang ada dan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dari Chevron.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudharmawatiningsih menghadirkan tiga saksi untuk Herlan, yaitu Mukhlis (Construction Representative Chevron), Muhammad Adib (Analyst Facility Engineer Chevron), dan Ridwan bin Syair (Inspector Quality Control PT Tripatra Fluor, pengawas dari pihak ketiga).

Untuk Ricksy, ada satu saksi yaitu Winu Adiarto (Team Manager Production Optimization & Field Chevron).

"Apa pernah mengangkut tanah dengan TPH lebih dari 15 persen?" tanya jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung, Febru Mahdi, kepada Mukhlis. Dalam ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003, memang disebutkan konsentrasi maksimum TPH (total petroleum hydrocarbon) awal pada tanah tercemar sebelum proses pengolahan biologis harus tidak lebih dari 15 persen.

"Pernah kami mengangkat tanah dengan TPH lebih dari 15 persen. Tapi sebelumnya dicampur dengan tanah TPH di bawah 4 persen," kata Mukhlis. Pencampuran itu sudah menjadi prosedur standar dalam perlakuan tanah yang tercemar minyak.

Saksi Adib menambahkan, dari prosedur yang dimiliki Chevron, tanah yang TPH-nya lebih dari 15 persen dan kurang dari 4 persen tak boleh dibawa ke unit pemrosesan bioremediasi atau soil bioremediation facility (SBF).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika TPH lebih dari 15 persen saya suruh campur dengan TPH di bawah 4 persen. Setelah menjadi, misalnya 8 persen, baru diangkut ke SBF," kata Adib.

Ketua majelis hakim Sudharmawatiningsih menanyakan, apakah proses tersebut yang melakukan PT Sumigita Jaya, yang kemudian dijawab iya oleh Adib. Adib menjelaskan, TPH yang boleh dibawa ke SBF harus di kisaran 4-15 persen.

Adib menegaskan, prosedur itu sudah standar dilakukan Chevron yang juga mengacu pada Kepmen No 128. Namun, ia tak paham detail di Kepmen tersebt.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    Nasional
    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

    Nasional
    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

    Nasional
    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

    Nasional
    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

    Nasional
    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

    Nasional
    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

    Nasional
    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

    Nasional
    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

    Nasional
    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

    Nasional
    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

    Nasional
    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

    Nasional
    Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

    Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.