Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat "Pede" Hadapi Anas

Kompas.com - 27/02/2013, 17:37 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat mengaku lebih siap menghadapi prahara pasca-lengsernya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Alasannya, prahara itu dihadapi bersama Majelis Tinggi yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Pusat Pengembangan Strategis dan Kebijakan DPP Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengatakan, partainya sudah terbiasa menghadapi prahara. Hanya, kata dia, ada perbedaan mendasar cara menghadapi prahara tersebut ketika partai dikendalikan Anas dengan di bawah kendali SBY.

Ketika dipegang Anas, kata Ulil, partai tak punya nakhoda yang dapat memberikan arahan, strategi yang jelas dan terukur untuk diketahui seluruh kader Demokrat. Kini, SBY dinilai tahu bagaimana menghadapi prahara tersebut. Hal itu, menurut dia, terlihat ketika SBY memberi arahan bagaimana menghadapi krisis kepada seluruh pengurus partai ketika Rapat Pimpinan Nasional Demokrat beberapa waktu lalu.

"Partai Demokrat sekarang lebih pede menghadapi prahara karena ada pemandu yang jelas," kata Ulil saat jumpa pers di Jakarta, Rabu ( 27/2/2013 ). Ikut dalam jumpa pers Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Rachlan Nasidik serta Biro Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat M Husni Thamrin.

Ulil mengaku sedih dengan langkah Anas. Dia menilai tidak terpuji sikap Anas yang mundur sebagai Ketua Umum Demokrat lantaran ingin "membuka lembaran" yang bernada ancaman. Ulil menganggap Anas menjadi titik temu dari sejumlah kepentingan yang selama ini sakit hati terhadap SBY. "Ini kami sayangkan karena ancaman itu diarahkan bukan hanya kepada partai, tapi simbol kehormatan Partai Demokrat, yaitu SBY," kata Ulil.

Seperti diberitakan, Anas mengaku memiliki standar etika yang selalu dipegang. Jika ditetapkan tersangka, Anas mengaku akan mengundurkan diri sebagai ketua umum. Dia lalu mundur setelah ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, Anas menyebut situasi yang dia hadapi sekarang bukan akhir dari segalanya. Ia menyebut banyak halaman yang akan dibuka bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com