Ignatius Mulyono, Saksi Perdana Anas

Kompas.com - 27/02/2013, 11:04 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorA. Wisnubrata
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang, Rabu (27/2/2013). Mulyono merupakan saksi pertama bagi salah satu tersangka kasus itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

“Diperiksa sebagai saksi untuk AU (Anas Urbaningrum),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. Adapun Ignatius Mulyono memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 10.00 WIB.

Mulyono datang ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, dengan menenteng sejumlah dokumen yang disimpan dalam map kertas. “Ya biasa, seperti kemarin saja, enggak ada yang baru lagi, kita lihat nanti lah,” ujarnya.

KPK memeriksa Mulyono karena dianggap tahu seputar proyek Hambalang. Politikus Partai Demokrat ini pernah mengaku diminta Anas untuk mengurus sertifikat lahan Hambalang yang bermasalah. Saat itu, akhir 2009, Anas masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Masalah sertifikat lahan Hambalang ini menjadi salah satu temuan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menilai ada pelanggaran dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto menerbitkan SK pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang. Padahal, persyaratan surat pelepasan dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu. SK hak pakai itu kemudian diberikan Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN kepada Ignatius Mulyono atas perintah Sestama BPN.

Padahal, ketika itu Mulyono tidak membawa surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak sehingga diduga melanggar Kep Ka BPN nomor 1 tahun 2005 jo Kep Ka BPN 1 tahun 2010. Terkait hal ini, Mulyono pernah mengakui bahwa dia sempat mengambil surat tersebut atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, yang ketika itu masih menjadi bendahara partai.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji. Selain Ignatius Mulyono, KPK juga memanggil dua orang lainnya untuk diperiksa sebagai saksi Anas. Mereka adalah staf Anas, Nurachmad Rusdam, dan Frans Guna Wijaya.

Baca juga:
Diduga, Anas Tak Hanya Menerima Mobil
Mahfud: Anas Korupsi, Sikat Saja
JK: Katakan Tidak pada Korupsi, Kok Korupsi
Mari Membaca Buku Anas
Ibas Tak Akan Dicalonkan Jadi Ketua Umum Demokrat

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X