Ignatius Mulyono, Saksi Perdana Anas

Kompas.com - 27/02/2013, 11:04 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorA. Wisnubrata
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang, Rabu (27/2/2013). Mulyono merupakan saksi pertama bagi salah satu tersangka kasus itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

“Diperiksa sebagai saksi untuk AU (Anas Urbaningrum),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha. Adapun Ignatius Mulyono memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 10.00 WIB.

Mulyono datang ke Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, dengan menenteng sejumlah dokumen yang disimpan dalam map kertas. “Ya biasa, seperti kemarin saja, enggak ada yang baru lagi, kita lihat nanti lah,” ujarnya.

KPK memeriksa Mulyono karena dianggap tahu seputar proyek Hambalang. Politikus Partai Demokrat ini pernah mengaku diminta Anas untuk mengurus sertifikat lahan Hambalang yang bermasalah. Saat itu, akhir 2009, Anas masih menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Masalah sertifikat lahan Hambalang ini menjadi salah satu temuan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. BPK menilai ada pelanggaran dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto menerbitkan SK pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang. Padahal, persyaratan surat pelepasan dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu. SK hak pakai itu kemudian diberikan Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN kepada Ignatius Mulyono atas perintah Sestama BPN.

Padahal, ketika itu Mulyono tidak membawa surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak sehingga diduga melanggar Kep Ka BPN nomor 1 tahun 2005 jo Kep Ka BPN 1 tahun 2010. Terkait hal ini, Mulyono pernah mengakui bahwa dia sempat mengambil surat tersebut atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, yang ketika itu masih menjadi bendahara partai.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji. Selain Ignatius Mulyono, KPK juga memanggil dua orang lainnya untuk diperiksa sebagai saksi Anas. Mereka adalah staf Anas, Nurachmad Rusdam, dan Frans Guna Wijaya.

Baca juga:
Diduga, Anas Tak Hanya Menerima Mobil
Mahfud: Anas Korupsi, Sikat Saja
JK: Katakan Tidak pada Korupsi, Kok Korupsi
Mari Membaca Buku Anas
Ibas Tak Akan Dicalonkan Jadi Ketua Umum Demokrat

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

    Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

    UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

    Nasional
    Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

    Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

    Nasional
    PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

    PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

    Nasional
    Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

    Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

    Nasional
    Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

    Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

    Nasional
    Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

    Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

    Nasional
    Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

    Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

    Nasional
    Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

    Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

    Nasional
    Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

    Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

    Nasional
    Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

    Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

    Nasional
    PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

    PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

    Nasional
    Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

    Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

    Nasional
    Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

    Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

    Nasional
    Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

    Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X