PPI Belanda: Tegakkan Keadilan di Papua

Kompas.com - 26/02/2013, 23:13 WIB
EditorTri Wahono

AMSTERDAM, KOMPAS.com - Prihatin dengan kondisi Papua yang terus begolak, Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Belanda dan PPI Utrecht, mendesak pemerintah segera mencari solusi perdamaian.

Menurut mereka, konflik di Papua sudah berlarut-larut dan dipicu banyak faktor yang harus diselesaikan dari akar permasalahannya.

"Perlu kiranya direnungkan kembali ucapan Marthin Luther King Jr bahwa kedamaian tidak ditunjukkan dari ketiadaan konflik, melainkan hadirnya keadilan," demikian kesimpulan hasil diskusi di Aula Stichting Generasi Baru (SGB) Utrecht pada hari Minggu (24/02/2013) lalu.

Mahasiswa mendesak, hukum harus ditegakkan secara imparsial di Papua kepada mereka yang tidak ingin Papua damai. Sikap adil ini perlu ditujukan bukan hanya untuk kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan kelompok pro integrasi, namun juga kepada pihak tertentu dari Indonesia yang mengharapkan keuntungan dari berlanjutnya kekerasan di Papua.

Selama ini, forum kerap mendengar tuduhan berbasis teori konspirasi, baik di level nasional maupun internasional, yang menduga bahwa konflik di Papua sengaja dirawat untuk memastikan aparat keamanan non-organik bercokol di Papua. Oleh karena itu, Pemerintah RI, perlu membuktikan hal ini guna meningkatkan kepercayaan publik baik dalam konteks nasonal maupun lokal Papua.

"Forum diskusi menilai, trust adalah modal yang paling penting untuk melakukan proses dialog menuju keinginan 'Papua damai, Papua tanpa kekerasan' sebagaimana format road map Papua," lanjut pernyataan bersama itu.

Evaluasi Keberadaan Freeport

Para mahasiswa menjadikan film Alkinemokiye, film dokumenter bertemakan kekerasan di Papua yang mengulas konflik berdarah buruh Freeport dengan pihak manajemen sebagai rujukan. Dhandy Laksono, sang sutradara film, hadir untuk mengulas hal ihwal film yang dilanjut dengan kajian Sdr. Cahyo Pamungkas, Antopolog pemerhati konflik Papua dari LIPI dan PhD kandidat Radbound University di Nijmegen.

Salah satu isu dalam dinamika Papua adalah keberadaan PT Freeport yang telah bermukim di Papua sejak 1967. Forum merujuk pada film Alkinemokiye tentang mogok kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja PT Freeport karena akumulasi kekecewaan yang terjadi dalam puluhan dekade terakhir di antaranya rendahnya gaji yang mereka dapatkan dengan resiko kerja yang mereka hadapi, ketiadaan dana pensiun, serta ketidakjelasan janji surat saham yang diberikan PT Freeport kepada para pekerja.

Dari film Alkinemokiye diketahui bahwa terdapat 24 tingkatan kategori pekerja di PT Freeport; yang terendah mendapatkan gaji Rp 3,3 juta per bulan dan tertinggi Rp 5,5 juta per bulan, hal mana sangat jauh lebih rendah dari pekerja Freeport di belahan bumi lainnya. Sehingga Pemerintah perlu melakukan intervensi kepada PT Freeport tentang tata kelola pekerja dan juga per-gaji-an khususnya untuk para pekerja lapangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X