Usut Sprindik Bocor, Polri Tunggu Laporan KPK

Kompas.com - 26/02/2013, 18:17 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jendral Sutarman mengatakan, kepolisian belum dapat menangani beredarnya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama terrsangka Anas Urbaningrum. Kepolisian, ujar dia, menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusutnya.

"Kami serahkan (ke) internal KPK, baik dalam aspek etik maupun aspek lain. Saya serahkan ke KPK untuk ungkap," ujar Sutarman di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2013). Untuk mengusutnya, kepolisian harus menunggu KPK melaporkan dugaan suatu tindak pidana atas bocornya sprindik itu. "Kalau KPK mau serahkan kepada kami, ya akan kami tangani. Makanya polisi tanpa laporan, ya tak bisa. Kami tunggu laporan," katanya.

Sebelumnya, tim investigasi KPK menyimpulkan, draf yang beredar di masyarakat diduga kuat merupakan dokumen asli dari KPK. Dalam draf sprindik itu, Anas disebut sebagai tersangka atas penerimaan gratifikasi saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

KPK kini telah membentuk komite etik untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan pembocoran draf sprindik itu. Jika terbukti pelaku pembocor dokumen adalah pegawai KPK, sanksi yang akan diberikan bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat, penurunan golongan, teguran tertulis, atau surat peringatan. Jika ternyata pimpinan yang terlibat, sanksi akan diputuskan komite etik.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

    Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

    Nasional
    Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

    Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

    Nasional
    MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

    MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

    Nasional
    Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

    Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

    Nasional
    Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

    Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

    Nasional
    Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

    Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

    Nasional
    Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

    Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

    Nasional
    Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

    Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

    Nasional
    Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

    Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

    Nasional
    Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

    Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

    Nasional
    Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

    Istana Enggan Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok

    Nasional
    Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

    Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

    Nasional
    Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

    Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

    Nasional
    Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

    Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

    Nasional
    Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

    Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X