Usut Sprindik Bocor, Polri Tunggu Laporan KPK

Kompas.com - 26/02/2013, 18:17 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jendral Sutarman mengatakan, kepolisian belum dapat menangani beredarnya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama terrsangka Anas Urbaningrum. Kepolisian, ujar dia, menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusutnya.

"Kami serahkan (ke) internal KPK, baik dalam aspek etik maupun aspek lain. Saya serahkan ke KPK untuk ungkap," ujar Sutarman di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2013). Untuk mengusutnya, kepolisian harus menunggu KPK melaporkan dugaan suatu tindak pidana atas bocornya sprindik itu. "Kalau KPK mau serahkan kepada kami, ya akan kami tangani. Makanya polisi tanpa laporan, ya tak bisa. Kami tunggu laporan," katanya.

Sebelumnya, tim investigasi KPK menyimpulkan, draf yang beredar di masyarakat diduga kuat merupakan dokumen asli dari KPK. Dalam draf sprindik itu, Anas disebut sebagai tersangka atas penerimaan gratifikasi saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

KPK kini telah membentuk komite etik untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan pembocoran draf sprindik itu. Jika terbukti pelaku pembocor dokumen adalah pegawai KPK, sanksi yang akan diberikan bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat, penurunan golongan, teguran tertulis, atau surat peringatan. Jika ternyata pimpinan yang terlibat, sanksi akan diputuskan komite etik.


Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

    Komnas HAM Harap Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai

    Nasional
    Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

    Omnibus Law Atur UU Diubah Pakai PP Dinilai Tak Sesuai Niat Penyederhanaan Legislasi

    Nasional
    Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

    Fahri Hamzah: Wajar Prabowo Menteri Terbaik, Survei Capres Saja Nomor Dua

    Nasional
    KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

    KPK Geledah Kantor DPRD Tulungagung

    Nasional
    Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

    Peristiwa Painai Ditetapkan sebagai Pelanggaran HAM Berat, Mahfud: Bagus!

    Nasional
    Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

    Fahri Hamzah Nilai Wapres Memang Berfungsi seperti Ban Serep

    Nasional
    Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

    Menlu: 27 WNI di Kapal Pesiar Westerdam Negatif Corona dan Sehat

    Nasional
    Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

    Kritik Anies soal Revitalisasi TIM, Forum Seniman Mengaku Tak Pernah Diajak Bicara

    Nasional
    Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

    Penutupan Tambang Tak Berizin Dimulai dari Kawasan Halimun Salak

    Nasional
    Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

    Kemen PPPA Minta Pemerintah Hati-hati soal Pemulangan Anak-anak WNI Terduga Teroris

    Nasional
    Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

    Riset Nagara Institute: Banten Terbesar soal Terpapar Dinasti Politik

    Nasional
    Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

    Menlu Sebut Pemerintah Bantu Logistik 78 WNI yang Dikarantina di Kapal Diamond Princess

    Nasional
    PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

    PP Ubah UU di Draf Omnibus Law, Baleg DPR: Bertentangan UUD Akan Batal

    Nasional
    Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

    Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

    Nasional
    BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

    BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X