Mahfud: Polisi Langsung Saja Usut Pembocoran Sprindik Anas

Kompas.com - 26/02/2013, 18:07 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai sebaiknya Kepolisian mengusut kasus dugaan bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sprindik itu agar diselidiki polisi. Enggak usah nunggu komite etik. Itu kejahatan, disidik saja," kata Mahfud sesuai menghadiri peresmian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa ( 26/2/2013 ).

Mahfud berpendapat, meski draf sprindik bocor, tidak berarti perkara Anas telah diintervensi pihak luar. Harus dipisahkan antara bocornya draf sprindik itu dengan dugaan korupsi proyek Hambalang yang dilakukan Anas.

"Ada upaya politisasi. Tetapi hukumnya tidak terpolitisasi. Jadi orang jangan mengkait-kaitkan. Masalah sprindik mari kita persoalkan. Tapi jangan menganggap kalau sprindik betul (dibocorkan), lalu korupsinya (dianggap) bersih. Korupsinya harus disikat," kata Mahfud.

Seperti diberitakan, komite etik akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pembocoran draf sprindik. Sebelumnya, tim investigasi KPK menyimpulkan draf yang beredar di masyarakat diduga kuat merupakan dokumen dari KPK.

Jika terbukti pelaku pembocor dokumen adalah pegawai KPK, sanksi yang akan diberikan bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat, penurunan golongan, teguran tertulis, atau surat peringatan. Jika ternyata pimpinan yang terlibat, maka sanksi akan diputuskan komite etik.

Anas menyinggung bocornya sprindik itu salah satu bentuk intervensi pihak luar. Anas juga mengkaitkan dengan desakan agar KPK memperjelas statusnya hingga permintaan Majelis Tinggi Demokrat agar dirinya fokus pada perkara di KPK. Dari penjelasannya, Anas tak gamblang menyebut siapa pihak yang menurut dia mengintervensi KPK.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

    Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

    Nasional
    Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

    Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

    Nasional
    KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

    KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

    Nasional
    Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

    Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

    Nasional
    Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

    Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

    Nasional
    Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

    Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

    Nasional
    Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

    Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

    [POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

    Nasional
    Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

    Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

    Nasional
    Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

    Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

    Nasional
    Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

    Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

    Nasional
    Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

    Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

    Nasional
    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Nasional
    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Nasional
    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X