Mahfud: Polisi Langsung Saja Usut Pembocoran Sprindik Anas

Kompas.com - 26/02/2013, 18:07 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai sebaiknya Kepolisian mengusut kasus dugaan bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sprindik itu agar diselidiki polisi. Enggak usah nunggu komite etik. Itu kejahatan, disidik saja," kata Mahfud sesuai menghadiri peresmian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa ( 26/2/2013 ).

Mahfud berpendapat, meski draf sprindik bocor, tidak berarti perkara Anas telah diintervensi pihak luar. Harus dipisahkan antara bocornya draf sprindik itu dengan dugaan korupsi proyek Hambalang yang dilakukan Anas.

"Ada upaya politisasi. Tetapi hukumnya tidak terpolitisasi. Jadi orang jangan mengkait-kaitkan. Masalah sprindik mari kita persoalkan. Tapi jangan menganggap kalau sprindik betul (dibocorkan), lalu korupsinya (dianggap) bersih. Korupsinya harus disikat," kata Mahfud.

Seperti diberitakan, komite etik akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pembocoran draf sprindik. Sebelumnya, tim investigasi KPK menyimpulkan draf yang beredar di masyarakat diduga kuat merupakan dokumen dari KPK.

Jika terbukti pelaku pembocor dokumen adalah pegawai KPK, sanksi yang akan diberikan bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat, penurunan golongan, teguran tertulis, atau surat peringatan. Jika ternyata pimpinan yang terlibat, maka sanksi akan diputuskan komite etik.

Anas menyinggung bocornya sprindik itu salah satu bentuk intervensi pihak luar. Anas juga mengkaitkan dengan desakan agar KPK memperjelas statusnya hingga permintaan Majelis Tinggi Demokrat agar dirinya fokus pada perkara di KPK. Dari penjelasannya, Anas tak gamblang menyebut siapa pihak yang menurut dia mengintervensi KPK.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

    Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

    Nasional
     Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

    Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

    Nasional
    Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

    Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

    Nasional
    Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

    Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

    Nasional
    Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

    Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

    Nasional
    Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

    Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

    Nasional
    Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

    Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

    Nasional
    Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

    Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

    Nasional
    PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

    PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

    Nasional
    Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

    Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

    Nasional
    Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

    Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

    Nasional
    MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

    MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

    Nasional
    Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

    Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

    Nasional
    Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

    Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

    Nasional
    Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

    Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X